Arsip Tag: suara daerah

TOUR DAERAH

JEMBATAN TIMBANG KABUPATEN BATANGHARI  UJI COBA
Batanghari, Reportase Kriminal Post           Kemarin 24 April 2012 Jembatan Timbang Kabupaten Batanghari mengadakan uji coba  untuk kelayakan.  Selama Seminggu Jembatan Timbang tersebut tidak ada aktivitas sama sekali  melainkan telah dilakukan perbaikan dan uji teknisi oleh para teknisi dari Bandung.
Nusantara Sembiring   mengiyakan,”bahwa kemarin memang diadakan uji coba kelayakan pada Jembatan Timbang tersebut,kepada Reportase Kriminal Post“.
Di ruang kerjanya , pada saat meminta konfirmasi kepada Kepala Timbang Batanghari,Nusantara Sembiring ,tiba-tiba phone cell beliau berbunyi. Beliau segera menerima telpon tersebut,yang ternyata dari salah satu oknum media yang memiliki alias nama Edy Ambon berkata kepada Kepala Timbang,’Bahwa  atasan Nusantara Sembiring telah menyampaikan kepada oknum wartawan tersebut  jembatan timbang tersebut tutup  namun menurut pengakuan Nusantara sendiri jembatan timbang tersebut buka hanya sebagai uji coba saja dan diketahui oleh atasannya kepada Reportase Kriminal Post yang pada saat itu mendengarkan percakapan antara Edy Ambon dengan Kepala Timbang Batanghari sekitar pukul 12.40 WIB”.
Edy Ambon yang mengaku sebagai wartawan  dan dengan arogan meminta Kepala Timbang Batanghari untuk segera menutup Jembatan Timbang tersebut.  Entah dengan wewenang dan dasar  apa , Edy Ambon tersebut meminta Nusantara menutup segera Jembatan Timbang Batanghari”.
Namun Reportase Kriminal Post mendapatkan Informasi ,bahwa Edy Ambon ternyata selama ini juga bermain batu bara , di mana armadanya juga melewati wilayah tersebut , tegas nara sumber yang namanya enggan disebutkan kepada Reportase Kriminal Post.
Pihak DisHub  Jembatan Timbang Batanghari meminta, bila memang dirinya salah dalam uji coba jembatan timbang tersebut tolong diklarifikasi namun bila oknum Edy Ambon yang mengaku oknum wartawan dan dari wartawan mana tidak diketahui oleh Nusantara Sembiring selaku Kepala Timbang Kabupaten Batanghari dengan statementnya itu telah dan jelas menyalahi aturan dan kode etik seorang wartawan, maka Kepala Timbang meminta pihak penegak hukum segera menindaklanjuti hal tersebut  dan bila perlu diadakan pemanggilan dan diproses secara hukum yang berlaku di pemerintahan Indonesia.( TIM RESKRIMPOST )****************
Iklan

ALOKASI DANA KELOMPOK TANI DESA SUMBER HARAPAN ABU ABU

Kuala tungkal , Reportase Kriminal Post         Alokakasi dana bagi penanaman bibit karet di Desa Tanjung Tayas Kecamatan Tungkal Ulu semakin menjadi abu abu, hal tersebut  dikarenakan jumlah dana untuk penggarapan lahan kaet seluas 33 ha itu bernilai  RP.132 juta dengan ketentuan 1 ha lahan menerima bantuan alokasi dana senilai RP. 4 juta.
Masalah tersebut dijelaskan Kepala Desa  Tanjung Tayas,Zainudin  beberapa waktu lalu,”bahwa bila kisaran nilainya RP.53 juta itu tidak benar. Ditambahkan oleh Zainudin,saat sosialisasi dari Dinas Perkebunan Tanjab Barat ,Kepala Desa beserta Camat Tungkal Ulu juga ikut menghadiri. 
Jika hanya RP.35 juta 8 ratus ribu itu tidak benar karena saat sosialisasi dari Dinas,saya juga hadir dan pada saat itu alokasi dana yang dikucurkan untuk 1 hektar senilai RP.4 juta. Jadi kalau 33 ha dana untuk kelompok tani Sumber Harapan senilai RP.132 juta,tegasnya.
Ditambahkan pula ,pihak Dinas juga meminta kepada aparat desa untuk ikut melakukan pembinaan tentang pelaksanaan peremajaan karet di wilayah ini. Kita juga ditunjuk agar ikut melakukan pembinaan , sayangnya sampai persoalan ini mencuat , ketua kelompok tani tidak pernah berkoordinasi dengan desa. Sementara pada rapat awal di BPP Tungkal Ulu,semuanya jelas baik pendanaan amaupun teknis pekerjaan,tegasnya kepada Reportase Kriminal Post.
Zainudin juga menanbahkan ,untuk biaya pembelian bibit karet bagi lahan seluas 33 ha senilai RP.90 juta tujuh ratus lima puluh ribu berarti dari total jumlah dana keseluruhan masih tersisa senilai RP.41 juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.
Jadi uang apa yang dimaksud RP.58 juta dan katanya dikembalikan senilai RP.40 juta, yang RP.18 juta lagi kemana???? Belum lagi uang sisa pembelian bibit. Kita meminta Dinas terkait segera menuntaskan permasalah tersebut. Bila memang ada indikasi korupsi proses saja secara hukum,tegas Zainudin. ( HIFNI )******************

GEDUNG DISFUNGSI AJANG TEMPAT MESUM

 Merlung-Tungkal Ulu       Reportase kriminal post  berdasarkan informasi yang didapat dari sejumlah masyarakat yang berdomisili di wilayah dekat gedung Puskesmas di Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ,bahwa setiap hari sering terjadi hal-hal yang negatif di gedung Puskesmas yang sampai saat ini belum difungsikan sebagai ajang tempat untuk melakukan perbuatan mesum. Ketika Reportase Kriminal meninjau ke lapangan berdasarkan informasi masyarakat guna memastikan  laporan dan keluhan masyarakat setempatinformasi tersebut,ternyata informasi dan keluhan masyarakat Merlung tersebut ada benarnya.Ternyata Reportase Kriminal menemukan dua pasang muda-mudi dari pelajar yang sedang melakukan perbuatan mesum di dalamnya dan saat akan dikonfirmasi,kedua pasangan tersebut berhasil kabur ke arah semak-semak yang ada di belakang gedung itu. Gedung Puskesmas Merlung,Jambi telah selesai pembangunannya,tinggal melengkapi fasilitasnya saja. Namun sangat disayangkan hingga saat ini tidak jelas kapan gedung tersebut digunakan. Penggunaan gedung Puskesmas hingga saat ini belum diketahui dengan pasti,tegas masyarakat yang namanya enggan disebutkan kepada Reportase Kriminal Post.Gedung Kesehatan(Puskesmas) yang megah itu saat ini sering digunakan anak sekolah putra maupun putri dari salah satu SMA dan SMK untuk bertemu baik pada siang maupun malam hari yang selanjutnya berbuat mesum di sana,tegas masyarakat.Hal tersebut disebabkan tidak kunjung difungsikannya gedung itu. Kondisi gedung berbiaya sangat besar itu,kaca-kaca jendelanya sudah berpecahan,daun pintu berlepasan dari engselnya. Fasilitas lainnya sebagian juga sudah pada rusak. Ada apa dengan gedung kesehatan yang dibangun 2 tahun silam tersebut tidak dimanfaatkan,tegas masyarakat. Dari informasi yang didapat dari masyarakat ,memang ada benarnya. Gedung yang begitu megah itu sudah selalu dipergunakan oleh remaja untuk melakukan perbuatan mesum. Tidak tanggung-tanggung,pemerintah menyediakan biaya miliaran untuk pembangunan gedung kesehatan namun tidak difungsikan sehingga kini gedung kesehatan tersebut menjadi ajang tempat mesum.Salah seorang petugas Kecamatan yang enggan namanya disebutkan menegaskan,”Bahwa seluruh anggaran biaya yang dipergunakan miliaran rupiah untuk membangun gedung Puskesmas di Kecamatan Merlung,Jambi Indonesia dan dalam hal ini,kami juga tidak tahu kapan gedung tersebut difungsikan dan siapa yang akan menempatinya. Ditambahkannya,menurut dirinya gedung tersebut dibangun semasa Bupati yang lalu dan sekarang Bupatinya juga sudah lain pula. Bila ditinjau dari segi kelayakan,memang gedung tersebut memang belum layak dibangun namun kala itu kemungkinan ada unsur politiknya maka gedung itu dibangun. Setelah gedung tersebut selesai dibangun tidak dapat difungsikan dan uang bernilai miliaran rupiahpun mengalir dan  menguap sia-sia saja ,tegasnya kepada Reportase Kriminal Post.

DESA LAMBUR MEMBUTUHKAN PENERANGAN JALAN KARENA WILAYAH RAWAN KEKERASAN

Lambur-Sabak , Reportase Kriminal Post   Karena jalan yang kurang penerangan dan bahkan tidak ada penerangan jalan sama sekali maka wilayah Desa Lambur-Sabak sering terjadi  tingkat kriminalitas pada siapapun tanpa terkecuali bila berjalan dengan kendaraan di malam hari.  Kepala Desa Lambur-Sabak , Guntur menegaskan kepada Reportase Kriminal Post bahwa, selama ini  harapan kami masyarakat Desa Lambur-Sabak pihak Pemerintah setempat dapat memperhatikan kondisi jalan dan penerangan lampu jalan karena kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di wilayah Desa kita.
Masyarakat Desa Lambur-Sabak menurut pengakuan Kepala Desa bahwa, mereka siap mengadakan swadaya penerangan lampu jalan dan membiayainya asalkan pihak Pemerintah setempat dan pihak PLN mengizinkan pemasangan instalasi lampu jalan dan izinnya sehingga  tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencuri arus listrik. Mereka hanya membutuhkan izin dari pihak PLN dan Pemerintah setempat  sehingga wilayah yang rentan dan rawan tindak kriminalitas dapat dikurangi.
Dikatakan oleh Kepala Desa bahwa, mereka sudah pernah dan sering mengajukan permohonan izin tersebut bahkan melalui musrenbang namun hingga saat ini tidak ada jawaban dan balasan sama sekali dari pihak PT PLN.  Melalui pemberitaan ini , diharapkan pihak PT PLN meninjau langsung secara langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat Desa Lambur-Sabak dengan tujuan ke depan dapat mengurangi tingkat tindakan kriminalitas di jalan  karena lampu jalan yang tidak pernah ada di wilayah tersebut.( Hvr ) ****** 

KONFLIK LAHAN WARGA BATANGHARI MENDAPAT RESPON

Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan DPD RI menyikapi pengaduan masyrakat Batanghari
Jakarta,Reskrim Post          Pada rapat dengar pendapat dihadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) RI yang diwakili Suwandi,Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan beserta rombongan.  Pengaduan Perwakilan masyarakat Kabupaten Batanghari ke DPD RI belum lama ini telah membuahkan hasil. Persoalan konflik lahan antara warga Batanghari , Jambi dengan PT. Asiatic Persada yang telah cukup lama , dibicarakan pada rapat dengar pendapat pada Rabu( 15/02) pekan lalu. Rapar tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung B DPD RI  pada pukul 14.00 WIB menindaklanjuti laporan masyarakat Kabupaten Batanghari  pada 25 Januari 2012 yang disampaikan Eli Zukri dan kawan-kawan tentang konflik lahan antara masyarakat Suku Anak Dalam ( SAD ) serta masyarakat setempat dengan PT. Asiatic Persada di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi , Provinsi Jambi. Rapat tersebut langsung dipimpin Faruk Muhammad selaku Ketua PAP dan wakil ketua Gaffar Usman serta 14 anggota PAP DPD RI. Pada  kesempatan itu Hasbi Anshory hadir sebagai anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jambi. Hasil akhir rapat tersebut merekomendasikan pengukuran ulang terhadap lahan PT. Asiatic Persada , sebagaimana yang menjadi tuntutan Eli Zukri dan kawan-kawan. Sebelum dilaksanakan pengukuran ulang ini,PAP DPD RI dan BPN RI akan turun ke Kabupaten Batanghari untuk melihat langsung lahan yang menjadi konflik. Rombongan akan berdialog dengan para pihak yang bersengketa , yang nantinya akan didampingi pihak Pemkab Kabupaten Batanghari dan masyarakat  Saya berharap konflik lahan ini dapat secepatnya diselesaikan dan insya Allah pada Maret nanti , kita dari DPD RI akan langsung turun ke lapangan bersama pihak BPN RI , Pemda Batanghari , masyarakat SAD maupun masyarakat non SAD yang berkonflik dengan PT. Asiatic Persada, tegas Hasbi Anshory kepada Reskrim Post ketika dihubungi via ponsel.  ( Ant H ) ********