Arsip Tag: Pungli

MENHUB:AKHIRI PUNGLI SEBELUM HUKUM BICARA

Surabaya_RESKRIM

 

Menteri Perhubungan,Budi Karya Sumadi  sangat menyayangkan atas penangkapan direktur operasi Pelindo III oleh satgas saber pungli. Dia prihatin masih terjadinya praktik pungutan liar meski pemerintah sudah memperingatkan untuk menghentikan perbuatan tercela ini.
”Saya tegaskan lagi kepada seluruh jajaran Kemenhub dan semua pemangku kepentingan mohon segera akhiri praktik pungli ini, sebelum hukum yang menghentikan,”sebutnya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa,01/11 kemarin. Menurutnya, kementerian perhubungan sudah memberikan peringatan berulang-ulang untuk menyetop praktek pungli, namun ternyata masih belum diindahkan bahkan ketika sudah ada tindakan hukum yang tegas sebelumnya. “Mari jaga dan bangun citra sebagai pelayan publik yang bersih dan berintegritas.” Sebelumnya, Direktur Operasional PT Pelindo III,Rahmad Satria diamankan Satgas Dwelling Time yang tergabung Satgas Tanjung Perak dan Mabes Polri, Selasa (1/11).  Dia ditangkap terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.  Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Takdir Mattanete menegaskan, Rahmad ditangkap di kantornya dengan barang bukti berupa beberapa dokumen aliran dana yang masuk ke Pelindo III. “Dugaan Pungli itu terjadi ketika proses pemeriksaan kontainer yang masuk di Terminal Petikemas Surabaya,” ujar Takdir. Modusnya, ada beberapa kontainer yang tidak diperiksa PT Ankera, selaku petugas pemeriksaan. Tiap kontainer diwajibkan membayar Rp 500.000 hingga Rp 2 juta agar bisa segera diperiksa oleh petugas. Uang tersebut disetorkan ke Direktur Operasional PT Pelindo III, Rahmad Satria. “Dari hasil pungutan itu, mereka mendapatkan Rp 5 sampai 6 miliar rupiah setiap bulannya,” jelas mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya ini. Dalam penggeledahan di ruangannya, tim Satgas menemukan uang tunai sebesar Rp 600 juta dalam laci meja kerjanya.(Yoyok)

Iklan

PRINCIPAL SMKN 10 ALLEGED extortion AND GIVE ANSWERS NATIONAL TEST PROBLEMS (UN)

MUARA JAMBI_RESKRIM

Party Principal SMK Muara Jambi hold 10 charges the cost of organizing the school to the students from grade 1 to grade 3.

While the total students is 253 students.

When confirmed on Sunday, 08/05/2016 / approximately at 17.37WIB, Abdul Manap, SE admitted that he had picked up the cost of education to the students on the basis of the approval of the school committee while the status of the school is the property of the District Government of Muara Jambi.

Meanwhile, as the Government Regulation No. 48 of 2008 clearly outlines that levies and / or donations of any kind nature is not pushy and not burdensome and should be handled by a public accountant and published to the public through the mass media.

In that case, Abdul Manap, SE did not publish all the mass media as well as ordered and / or request a public accountant to manage it. Providing education financing charges amounting to Rp.75.000 per student, which began in 2013 ago. In addition, the Principal Abdul Manap, SE had provided answers to questions to the students when dealing with the UN (National Examination)

Deeds Principal SMK Muara Jambi 10 obviously been straddling the Government Regulation No. 48 Year 2008.

A number of people from students’ parents requested that the principal SMK Muara Jambi 10 prosecuted. *** 007 ***

KEPALA SEKOLAH SMKN 10 DIDUGA PUNGLI DAN MEMBERIKAN JAWABAN SOAL UJIAN NASIONAL(UN)

MUARA JAMBI_RESKRIM

Pihak Kepala Sekolah SMKN 10 Muara Jambi mengadakan pungutan biaya penyelenggaraan sekolah terhadap para siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 3.

Sementara total keseluruhan para siswa adalah 253 siswa.

Ketika dikonfirmasi pada Minggu,08/05/2016/sekira pukul 17.37WIB,Abdul Manap,SE mengakui bahwa dirinya telah memungut biaya pendidikan terhadap para siswanya atas dasar persetujuan komite sekolah sementara status sekolah adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Jambi.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 jelas menguraikan bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun sifatnya tidak memaksa dan tidak memberatkan dan harus ditangani oleh akuntan publik dan dipublikasikan kepada publik melalui media massa.

Dalam hal itu,Abdul Manap,SE sama sekali tidak mempublikasikan ke media massa maupun memerintahkan dan/atau meminta akuntan publik untuk mengelolanya. Pungutan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan senilai Rp.75.000 per siswa yang dimulai sejak tahun 2013 lalu. Di samping itu Kepala Sekolah Abdul Manap,SE diduga telah memberikan jawaban soal kepada para siswa ketika menghadapi UN(Ujian Nasional)

Perbuatan Kepala Sekolah SMKN 10 Muara Jambi jelas telah mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Sejumlah masyarakat dari orang tua para siswa meminta agar kepala sekolah SMKN 10 Muara Jambi diproses secara hukum.***007***