Arsip Tag: Pengadilan

VIDEO DURASI 20 MENIT DIPUTAR PADA GELAR SIDANG AHOK

Jakarta_RESKRIM

 

 

 

 

 

 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sebuah video berdurasi 20 menit diputar dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Video tersebut menayangkan saat Ahok berbicara di hadapan warga Pulau Seribu dan menyebut surat Al Maidah ayat 51.

“Video sudah tadi ada di awal. Pemutaran video sekitar 20 menit dari menit ke 5 sampai 25,” tegas Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (15/11/2016) lalu.

Setelah video diputar, tim penyelidik memaparkan hasil penyelidikan mereka selama beberapa pekan terakhir.
Keterangan sejumlah saksi dan ahli juga disampaikan pada kesempatan tersebut.

Setelah itu, para ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian akan mengajukan pendapatnya mengenai pernyataan Ahok.

Para ahli sebelumnya telah dimintai keterangan dalam penyelidikan, namun kemungkinan akan ada keterangan tambahan yang diberikan.

“Tambahan dari pihak ahli ini pada saat gilirannya nanti,” kata Boy.

Boy mengatakan, ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian diberikan kesempatan masing-masing selama satu jam untuk menambahkan pendapat yang belum disampaikan sebelumnya.

Kemungkinan, paling cepat gelar perkara akan selesai pukul 20.00 WIB.

“Pukul 20.00 WIB itu estimasi saya ya. Tapi kalau dirasa belum cukup, mau tidak mau pimpinan akan pertimbangkan waktu,” terang Boy.

Peserta gelar perkara diperkirakan mencapai lebih dari 50 orang.

Mereka terdiri dari tim penyelidik, ahli yang dihadirkan pelapor maupun terlapor, serta pimpinan gelar perkara dari Bareskrim Polri.

Kompolnas dan Ombudsman hanya bertindak sebagai pengawas.

Sementara itu, dari internal Polri akan hadir Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan, dan penyelidik yang menangani kasus itu.

Rencananya, keputusan hasil gelar perkara diumumkan pada Rabu (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016) mendatang.(Anton H)

Iklan

ANGKA PERCERAIAN DI P A PEKANBARU MENGEJUTKAN

RIAU_RESKRIM
Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru melansir sebuah data tentang kasus perceraian di Pekanbaru. Angkanya cukup mengejutkan selama dua tahun terakhir ini.

Angka gugat cerai atau pihak perempuan yang mengajukan gugatan pada tahun 2015 mencapai hingga 1.861 perkara. Sementara di tahun 2016 ini mencapai  1.246 kasus perceraian yang diterima.

Sedangkan pada tahun 2015, perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 1.362 dan cerai talak yang diterima 419 perkara. Selanjutnya di tahun 2016 perkara cerai gugat yang diterima 811 kasus dan Cerai Talak 302 kasus. Untuk gugatan yang dicabut berjumlah 153 kasus.

Apalagi fenomena yang terjadi saat ini juga mengejutkan,yakni kebanyakan istri yang mengajukan perceraian atau disebut cerai gugat dibanding suami yang menceraikan istrinya atau cerai talak.

Hal tersebut terjadi karena perselisihan hingga pertengkaran,yang mengakibatkan istri menggugat suaminya.

Panitera Muda Hukum PN Pekanbaru, Fakhriadi SH, menyebutkan angka perceraian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, terus meningkat dan hingga memasuki tri semester ketiga tahun 2016. Bahkan totalnya sudah mencapai 1.246 kasus perceraian.

“Angka perceraian di Kota Pekanbaru terus meningkat tiap tahun, dimana sudah naik 50 persen pada tahun ini karena dalam delapan bulan terakhir kasus yang diterima ada sekitar 1.246 kasus gugatan cerai,”sebutnya.

Ia mengatakan pada 2016 tercatat ada 811 kasus gugat cerai yang terekam di pengadilan dan angka tersebut akan meningkat pada akhir tahun. Apalagi  dibandingkan tahun 2015 yang “hanya” 1.362 kasus. Ia menuturkan pasangan yang terbanyak mengajukan perceraian berada pada usia produktif, sedangkan untuk usia di atas 50 tahun hanya beberapa.

“Kebanyakan pasangan yang mengajukan gugatan cerai itu berakar dari pertengkaran, perselisihan hingga permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Jika kita lihat perceraian tiap tahunnya kita khawatirkan usia pernikahannya masih muda,” katanya.

Dari jumlah kasus perceraian tersebut, lanjutnya, terdapat puluhan pasangan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Penyebab masuknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ada beberapa hal. Seperti masalah ekonomi, perselingkuhan sampai masalah ketidakadanya kecocokan antara pasangan suami-istri,” terangnya.

Ia menjelaskan kecenderungan gugatan cerai kebanyakan diajukan pihak perempuan, yakni mencapai lebih dari 50 persen. Menyikapi fenomena angka perceraian yang makin meningkat ini, ia mengatakan pihaknya  terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di daerah berjuluk “Kota Bertuah” itu.

Menurutnya, penyuluhan kepada pasangan wajib ditingkatkan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, apalagi setelah menjadi pasangan suami-isteri.

Ia menambahkan tingginya kasus perceraian di Pekanbaru didominasi oleh kasus perceraian pasangan yang berprofesi sebagai  pegawai swasta dan masyarakat umum. Beberapa memang ada kasus perceraian pasangan pegawai pemerintahan namun hanya 10 persen.(Lina)

P A SENGETI TERIMA HIBAH MOBIL DARI PEMKAB MUAROJAMBI

hibah_mobil2


MUAROJAMBI_RESKRIM

 

Apresiasi diberikan Pemerintah Kabupaten Muarojambi kepada Pengadilan Agama Sengeti atas program yang inovatif yakni pelayanan penerimaan perkara keliling ,yang dinamakan Serambi,dimana telah diluncurkan pada Bulan Oktober tahun 2015 lalu,yang kini tepatnya memasuki setahun program tersebut dilaksanakan. Atas program Serambi,yang bertujuan memudahkan masyarakat dilayani,mempersingkat jarak tempuh dan mengefisienkan waktu ketika bermasalah di seputar pernikahan,dapat terbantu dengan program inovatif Serambi itu. Apresiasi Pemkab Muarojambi itu diwujudkan dengan menghibahkan 1 unit mobil kepada Pengadilan Agama Negeri Sengeti.
Acara digelar pada Jum’at,08/10/2016 lalu bertempat di halaman parkir Kantor Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Drs. M. Jhon Afrijal, SH, MH yang didampingi oleh Sekretaris PA Sengeti, Niska Zanita, S.E dan Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Sengeti, Angga Setiawan Rahardi, SH menerima sebuah mobil dinas dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dalam hal itu diwakili oleh Kabag Umum Setda Muaro Jambi.
Penyerahan mobil dinas diperuntukan sebagai mobil pelayanan penerimaan perkara keliling atau yang biasa disebut sebagai “Mobil Serambi Pengadilan Agama Sengeti” sebagai wujud dari Inovasi,yang pada awalnya akan diserahkan secara langsung oleh Sekda Kabupaten Muaro Jambi,H.Imbang Jaya namun beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan maka penyerahan itu hanya diwakilkan kepada Kabag Umum Setda Muaro Jambi.
“Untuk penyerahan secara simbolis oleh Bapak Pj Bupati sudah kami jadwalkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2016 lalu , bertempat di kantor Bupati Muaro Jambi,”tutup Kabag Umum.(Harvery)

Badiklat Kejaksaan Gelar Diskusi Mencari Format Kejaksaan Dalam ASN

Jakarta_RESKRIM

Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar diskusi bulanan dengan para Jaksa yang tergabung dalam Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bertempat di Aula Wira gedung Badiklat, Ragunan Jakarta Selatan, Jumat (5/2/2016).

Diskusi tersebut membahas mencari format Kejaksaan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pembicara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, R Narendra Jatna.

“Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang diperkecualikan dan pada saat yang bersamaan juga tidak pernah diatur secara spesifik bahwa Undang-Undang ASN berlaku terhadap lembaga penegak hukum termasuk di dalamnya lembaga Kejaksaan, maka perlu langkah strategis dengan cara membuat terobosan dengan menyatakan bahwa Kejaksaan tidak termasuk dalam ASN dengan membuat payung hukum sendiri, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bahkan mengajukan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan yang secara tegas menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sendiri yang tidak tunduk pada ASN seperti halnya Kepolisian”, kata Narendra.

“Namun demikian dalam hal Kejaksaan harus menjadi pihak yang harus tunduk pada ASN, maka Kejaksaan harus berjuang untuk diperkecualikan dalam RPP ASN yang sampai dengan saat ini belum ditandatangani oleh Presiden,” sambung Narendra.

Narendra juga menyebutkan sehubungan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dari Lembaga Kejaksaan yang belum terakomodasi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka, untuk menghindari permasalahan yang serius terkait dengan kelembagaa, kewenangan dan untuk menghindari kegaduhan internal birokrasi Kejaksaan serta kegaduhan di masyarakat atas implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, maka lembaga Kejaksaan seyogyanya dimasukkan sebagai lembaga yang diperkecualikan dalam ASN.

SITUS PN PALEMBANG DIRETAS HACKER

Palembang_RESKRIM

Putusan majelis hakim menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau senilai Rp 7,9 triliun, pada kasus kebakaran hutan dan lahan  30 Desember 2015 lalu, membikin banyak pihak kecewa. Dan akhirnya, situs Internet Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang diretas dan hingga hari ini belum tuntas dan sama sekali tidak dapat dioperasikan.

Situs yang beralamat di http://www.pn-palembang.go.id itu diretas pada Sabtu (02/01/2015) pekan lalu. Pada saat itu, sang peretas menuliskan pesannya lantaran geram terhadap keputusan majelis hakim menolak gugatan pemerintah.

Di  awal peretasan, situs tersebut hanya berisikan tulisan dan berlatar hitam. Sementara pada hari ini, saat dibuka, situs itu berlatar putih dan berisi tulisan ‘site dalam perbaikan’. Hingga berita ini diturunkan, situs itu masih dalam upaya pembenahan.

Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 Palembang, Saiman, mengaku menyesalkan peretasan situs resmi Pn Palembang. Peretasan tersebut dinilai menyulitkan masyarakat karena tidak bisa membaca hasil putusan perkara.

“Kami sesalkan hacker meretas situs kami. Kami tidak tahu alasannya apa,” tegas Saiman ketika dikonfirmasi pada, Senin (04/01/2016).

Menurut Saiman, situs tersebut hingga saat ini belum bisa dibuka karena dalam perbaikan. Padahal situs itu diperlukan masyarakat buat mengetahui setiap hasil putusan perkara di PN Palembang.

“Untuk keterbukaan informasi masyarakat menjadi tertutup. Kita juga tidak bisa membaca hasil putusan, memonitor perkara, dan mengetahui pertimbangan majelis. Jelas ini merugikan banyak pihak,” tegas Saiman kembali.

Pada 30 Desember 2015, majelis hakim PN Klas I Palembang menolak keseluruhan gugatan perdata KLHK terhadap PT BMH,yang diduga merupakan anak perusahaan Sinar Mas, atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. KLHK justru dibebankan membayar biaya perkara senilai Rp 10.200.000.

Sidang diketuai Majelis Hakim Parlas Nababan, dengan anggota Eli Warti dan Kartidjo itu beralasan seluruh gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan. Baik berupa kerugian dan kerusakan hayati. Mereka menyatakan, tergugat telah menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam lingkungan perkebunan.

Majelis hakim juga menetapkan kebakaran lahan perkebunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga, sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum.

Dalam perkara ini, KLHK menggugat PT BMH senilai Rp 7,9 triliun akibat terjadinya kebakaran hutan di areal perusahaan sawit itu pada 2014 lalu. Dalam gugatan itu, KLHK menilai perusahaan lalai dalam mengelola izin diberikan oleh pemerintah yang lokasinya seluas 20 ribu hektar.

Dengan ditolaknya gugatan KLHK oleh majelis hakim, pihak kuasa hukum penggugat langsung menyatakan banding. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Sebab apa yang digugat oleh kliennya merupakan bukti dan fakta di lapangan.Kuyung

SITE COURT PALEMBANG burglarized HACKER

Palembang_RESKRIM
Decision of the judges rejected the claim of the Ministry of Environment and Forests (KLHK) to PT Bumi Blooms Green Rp 7.9 trillion, in the case of forest fire last December 30, 2015, make many people disappointed. And finally, the Internet site of Class 1 District Court Palembang hacked and to this day has not been completely and totally inoperable.

Site is located at http://www.pn-palembang.go.id was hacked on Saturday (02/01/2015) last week. At that time, the hackers wrote the message because of indignation against the decision of the judges rejected the government lawsuit.

At the beginning of hacking, the site only contains text and black background. While today, when opened, the site was a white background and contains the word ‘site in repair’. Until this news was revealed, the site was still in reform efforts.

Head of Public Relations District Court (PN) Class 1 Palembang, Saiman, admitted hacking deplored official website Pn Palembang. Hacking is considered difficult for people because they can not read the court verdict.

“We regret hacker hacking our site. We do not know what the reason,” said Saiman when confirmed on Monday (01/04/2016).

According Saiman, the site until now could not be opened because of the repairs. Though the site was needed for the community to know the outcome of each case in PN Palembang.

“For the public information disclosure be closed. We also can not read the verdict, monitor the case, and determine assembly considerations. Clearly this is detrimental to many parties,” said Saiman back.

At December 30, 2015, the judge rejected the PN Class I Palembang KLHK entire civil lawsuit against PT BMH, which allegedly is a subsidiary of Sinar Mas, in a case of land and forest fires in Sub Tulung Selapan, Ogan Ogan Ilir, South Sumatera. KLHK actually charged to pay the court fee of Rp 10.2 million.

Session chaired by Judge Parlas Nababan, with Eli members Warti and Kartidjo reasoned entire lawsuit plaintiffs can not be substantiated. Whether in the form of loss and damage to biodiversity. They stated, the defendant has provided a means of extinguishing a fire in the plantation environment.

The judges also set fire defendant plantation land is not done, but a third party, so can not be subject to legal sanctions.

In this case, KLHK sued PT BMH worth Rp 7.9 trillion as a result of forest fires in the area of ​​the oil company in 2014 ago. In the lawsuit, KLHK assess the company negligent in managing the permission granted by the government of the location of 20 thousand hectares.

With the rejection of the lawsuit KLHK by the judge, the plaintiff’s attorney immediately file an appeal. Director General of Law Enforcement KLHK, Ratio Ridho Sani, was disappointed with the decision of the judges. For what is being sued by his client are evidence and facts in the field. *** *** Kuyung

PENUNDAAN EKSEKUSI MATI MARY JANE BUKTIKAN BURUKNYA PERADILAN DI INDONESIA ( DELAYS EXECUTION DEAD MARY JANE PROVE TO POOR JUSTICE IN INDONESIA )

Direktur Setara Institute Hendardi (kiri).( 29/04/2015).RESKRIM.Doc
Direktur Setara Institute Hendardi (kiri).( 29/04/2015).RESKRIM.Doc

 


Jakarta_RESKRIM

Lembaga SETARA Institute menyatakan penundaan eksekusi terhadap hukuman mati  terpidana Mary Jane Veloso, membuktikan buruknya sistem peradilan di Tanah Air.

“Penundaan eksekusi mati Mary Jane patut diapresiasi. Namun perubahan sikap itu mengirimkan pesan pengakuan bahwa peradilan Indonesia masih buruk dan tidak adil, memenuhi standar peradilan sebagaimana ditetapkan dalam kovenan dan konvensi internasional HAM,” tegas Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi di Jakarta pada, Rabu (29/04/2015).

Dia menilai penundaan eksekusi mati atas Mary Jane Veloso sama sekali tidak menunjukkan pembelaan Jokowi atas kemanusiaan, yakni hak untuk hidup, karena nyatanya delapan orang lainnya tetap dieksekusi mati.

Dia memandang eksekusi mati gelombang II yang menyasar delapan terpidana mati merupakan kali kedua eksekusi mati pada era pemerintahan Jokowi. Artinya, tegas Handardi, selama enam bulan menjabat 14 orang telah dibunuh oleh alat negara dengan alasan penegakan hukum dan kedaulatan hukum sebuah negeri.

“Suatu alasan yang tidak berlaku dalam konteks kemanusiaan dan hak asasi manusia yang bersifat universal. Jokowi akan terus dicatat sebagai Presiden RI yang  melanggar hak asasi manusia, karena ketidakmampuannya menghentikan praktik hukuman mati,”tegas Hendardi.

Hendardi mengingatkan persoalan narkoba tidak akan selesai setelah eksekusi mati ini dijalankan. Beliau juga menyarankan Jokowi sebaiknya berkonsentrasi memastikan bagaimana aspek pencegahan dan reformasi kepolisian dalam menangani narkoba ketimbang menumpuk daftar pelanggaran HAM.

Menurutnya, dugaan berbagai pihak yang menggambarkan bahwa potensi kolusi aparat penegak hukum dengan isu narkoba ini harus menjadi perhatian Jokowi, karena di sanalah masalah narkoba yang sesungguhnya. Secara pararel, Jokowi juga dipandang mesti menyusun agenda yang jelas menuju penghapusan hukuman mati baik dalam reformasi KUHP maupun produk perundang-undangan lain.

“Yakinlah, bahwa hukuman mati bukan satu-satunya cara menghentikan bahaya dan peredaran narkoba. Apalagi eksekusi mati ini sekali lagi, lekat dengan praktik politik pencitraan untuk menghimpun dukungan politik rakyat yang mulai memudar,” tegasnya kembali.***Anton.H***


Direktur Setara Institute Hendardi (kiri).( 29/04/2015).RESKRIM.Doc
Direktur Setara Institute Hendardi (kiri).( 29/04/2015).RESKRIM.Doc

Jakarta_RESKRIM

Institutions EQUIVALENTS Institute declared a stay of execution of the death penalty convict Mary Jane Veloso, proving poor judicial system in the country.
“The delay execution of Mary Jane should be appreciated. However, a change in attitude that sends a message acknowledgment that justice Indonesia is still bad and unfair, meet judicial standards as set out in international human rights covenants and conventions,” said Chairman of the Board Equivalent Hendardi Institute in Jakarta on Wednesday (04/29/2015).

He considered the delay of execution on Mary Jane Veloso showed absolutely no defense Jokowi against humanity, namely the right to life, because in fact eight others still executed.

He saw the second wave of executions targeting eight death row was the second execution in the era of Jokowi. That is, firmly Handardi, for six months in office 14 people have been killed by state forces on the grounds of law enforcement and the rule of law of a country.

“A reason which is not applicable in the context of the humanitarian and human rights are universal. Jokowi will continue to be recorded as the President who violate human rights, because of its inability to stop the practice of the death penalty,” said Hendardi.

Hendardi remind drug issues will not be completed after execution is executed. He also suggested Jokowi should concentrate on determining how aspects of prevention and police reform in drug dealing rather than piling up a list of human rights violations.

According to him, depicting the various parties alleged that the potential collusion of law enforcement officers with drug issues should be a concern Jokowi, because that’s where the real drug problem. In parallel, Jokowi also seen must draw up a clear agenda towards abolition of the death penalty both in the reform of the Criminal Code and other legislation products.

“Rest assured, that the death penalty is not the only way to stop the danger and drug trafficking. Moreover, these executions once again, closely related to the practice of political imagery to gather political support of the people who began to fade,” he said back. *** ** Anton.H *