Arsip Tag: Negara

DISSEMINATION AND WORK PLAN DISCUSSION AND DETERMINATION OF THE VILLAGE OF DISTRICT BOUNDARY AFFIRMATIONS

MUARA JAMBI_RESKRIM
Bappeda Muara Jambi, BPN Muara Jambi, BPMD Muara Jambi, WARSI and MCA-I (Millennium Challenge Account-Indonesia) held socialization and discussion of the work plan determination and demarcation village sub-district level was held on Wednesday, 16/03/2016 Kumpe hall office Ulu subdistrict of Muara Jambi.
At the dissemination event was attended by all heads of the village in the district of Ulu Kumpe that as many as 18 villages. The event was opened by the Head Kumpe Ulu, Wahyudi, SE. Told by Bappeda Muara Jambi, A.Gani, “structuring the village limits is the most important element, and in many ways represents the first step in the process of participatory spatial planning at the village level. Clear boundaries provides a solid foundation for the village to do development planning at the village level, especially with regard to land use and other development that require spatial information is detailed and accurate (eg, the development of PLTMH, irrigation and rural spatial planning), he said.
With the arrangement of the village boundary also record the position of village complete with its territory which can then be integrated into the database of spatial / spatial at district level, district, provincial and national levels.
Further described by him, the principles of determination and demarcation of the village, in this case to the arrangement of the village borders there are a number of social and technical principles that need to be considered. The principles of social learning is mainly drawn from the implementation of participatory mapping in Indonesia, while the technical principles drawn from the Ministry DalamNegeri Regulation concerning demarcation of the village. Before conducting participatory village boundary marking to note the various parties who are stakeholders, especially implementers of activities. These principles need to be understood and agreed upon all parties in order to (i) minimize the boundary dispute, (ii) to accommodate the rights of origin and (iii) respect and protect the rights of indigenous peoples, including vulnerable groups, marginalized and women, he concluded.
He also explained that there are 18 steps in the stages of the determination and demarcation villages namely: 1.Penentuan districts and villages, 2.Pembentukan and validation teams and guide the determination and demarcation of the village, 3.Sosialisasi and discussion of the work plan determination and demarcation villages in the district, 4.Sosialisasi and discussion of the work plan determination and demarcation village in the district, 5.Pembentukan team technical implementation at the village level, 6.Kompilasi geospatial data and information, 7.Kompilasi base maps at district level, 8.Loka works The first determination and demarcation of the village, 9.Pertemuan and technical discussions at the village level, 10.Pengumpulan data and information about the village boundaries and natural resources, 11.Identifikasi and mediating disputes between villages and 12.Pemaparan public about the village boundary map kartometrik , 13.Loka second work on the delimitation of the village, 14.Finalisasi period and laying grounds for the assertion village boundary markers (installation of a permanent boundary markers, using natural boundaries, using artificial boundary, the village boundary survey, the boundary line measurement, positioning pillar village limits , manufacture boundary map, village map-making process, map-making situation, 15.Penyiapan minutes of the end of the activity determination and demarcation of the village, 16.Verifikasi the determination and demarcation of the village, 17.Review end and validate reports the determination and demarcation activities village and 18.Penyampaian final report activity determination and demarcation of the village and GIS Database, he concluded.
Discussion and dissemination activities delimitation affirmation villages in the subdistrict level going well. The event closed with a suave and to all the village chief in the District Kumpe Ulu Muara Jambi given money transport by the Millennium Challenge Account-Indonesia, says Eddy, “that the funds are disbursed in funding the socialization that comes from abroad, which has no MoU between the Millennium Challenge account-Indonesia, the Indonesian government with the Americans “. *** *** Harvery

SOSIALISASI DAN PEMBAHASAN RENCANA KERJA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TINGKAT KECAMATAN

MUARA JAMBI_RESKRIM
Pihak Bappeda Muara Jambi,BPN Muara Jambi,BPMD Muara Jambi,WARSI dan MCA-I(Millenium Challenge Account-Indonesia) mengadakan acara sosialisasi dan pembahasan rencana kerja penetapan dan penegasan batas desa tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada Rabu,16/03/2016 di kantor aula Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muara Jambi.
Pada acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu yakni sebanyak 18 Desa. Acara dibuka oleh Camat Kumpe Ulu,Wahyudi,SE. Dikatakan oleh pihak Bappeda Muara Jambi,A.Gani,”penataan batas desa adalah unsur terpenting dan dalam banyak hal merupakan langkah pertama dalam proses penataan ruang partisipatif di tingkat desa. Batas desa yang jelas memberikan dasar yang kuat bagi desa untuk melakukan perencanaan pembangunan di tingkat desa khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan pembangunan lain yang membutuhkan keterangan keruangan yang rinci dan akurat(misalnya pembangunan PLTMH,saluran irigasi dan penataan ruang desa),sebutnya.
Dengan adanya penataan batas desa juga merekam posisi desa lengkap dengan wilayahnya yang selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam database spasial/keruangan di tingkat Kecamatan,Kabupaten,Provinsi dan Nasional.
Dipaparkan lebih lanjut oleh beliau,prinsip-prinsip penetapan dan penegasan batas desa,dalam hal ini melakukan penataan batas desa ada sejumlah prinsip social dan teknis yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip social terutama diambil dari pembelajaran pelaksanaan pemetaan partisipatif selama ini di Indonesia,sementara prinsip teknis diintisarikan dari Peraturan Kementrian DalamNegeri tentang penegasan batas desa. Sebelum melakukan kegiatan penataan batas desa partisipatif perlu diperhatikan berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan,terutama para pelaksana kegiatan. Prinsip tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama semua pihak agar dapat (i) meminimalisasi perselisihan batas,(ii)mengakomodasi hak-hak asal-usul serta (iii) menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk kelompok rentan,terpinggirkan dan perempuan,pungkasnya.
Selanjutnya dijelaskan,bahwa terdapat 18 langkah dalam tahap-tahap penetapan dan penegasan batas desa yakni : 1.Penentuan Kecamatan dan desa ,2.Pembentukan dan pengesahan tim dan panduan penetapan dan penegasan batas desa,3.Sosialisasi dan pembahasan rencana kerja penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten,4.Sosialisasi dan pembahasan rencana kerja penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan,5.Pembentukan tim pelaksana teknis di tingkat desa,6.Kompilasi data dan informasi geospasial,7.Kompilasi peta dasar di tingkat Kecamatan,8.Loka karya pertama penetapan dan penegasan batas desa,9.Pertemuan dan pembahasan teknis di tingkat Desa,10.Pengumpulan data dan informasi tentang batas desa dan sumber daya alam,11.Identifikasi dan mediasi perselisihan batas desa,12.Pemaparan publik tentang peta batas desa secara kartometrik,13.Loka karya kedua tentang penetapan batas desa,14.Finalisasi periode lapangan untuk penegasan dan peletakan tanda batas desa(pemasangan tanda batas permanen,menggunakan batas alam,menggunakan batas buatan,survey batas desa,pengukuran garis batas,penentuan posisi pilar batas desa,pembuatan peta batas,proses pembuatan peta desa,pembuatan peta situasi,15.Penyiapan berita acara akhir kegiatan penetapan dan penegasan batas desa,16.Verifikasi hasil penetapan dan penegasan batas desa,17.Review akhir dan pengesahan laporan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa,dan 18.Penyampaian laporan akhir kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dan GIS Database,pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi pembahasan dan penegasan penetapan batas desa di tingkat Kecamatan berlangsung baik. Acara ditutup dengan ramah tamah dan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muara Jambi diberikan Uang transportasi oleh pihak Millenium Challenge Account-Indonesia,yang dikatakan oleh Eddy,”bahwa dana yang dikucurkan dalam pendanaan acara sosialisasi tersebut berasal dari Luar Negeri, yang mana telah ada MoU di antara pihak Millenium Challenge Account-Indonesia,Pemerintah Indonesia dengan Amerika”.***Harvery***