Arsip Tag: KPK

IRJEN YOTJE INGIN MENJADI PIMPINAN KPK (THE INSPECTOR GENERAL YOTJE WANTED BECAME CHAIRMAN OF KPK )

Jakarta_RESKRIM

Inspektur Jenderal Yotje Mende berniat mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman beliau di bidang reserse dan kriminal selama 20 tahun dan pernah menyidik kasus korupsi Gayus Tambunan menjadi bekal niatnya.

“Walaupun saya tidak pernah di KPK atau Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim, saya pernah jadi tim khusus penyidik Gayus Tambunan, 2010. Kasus tersebut fenomenal karena menyinggung anggota Polri, jaksa sampai pengacara,”tegas Yotje pada Selasa (16/06/2015).

Disamping itu, dari 34 tahun karier di kepolisian, 20 tahunnya beliau habiskan di jabatan yang berkaitan dengan fungsi penyidikan, yakni reserse dan kriminal. Tercatat, pria angkatan Akademi Kepolisian tahun 1981 itu memulai karier di bidang reserse tahun 1986, yakni sebagai Perwira Unit Satuan Penyelidikan Psikotropika.

Tahun 1990, Yotje menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Kepolisian Wilayah Banyumas. Tahun 1994 dia menjabat sebagai Kepala Direktorat Reserse Kriminal Polda DIY. Tahun 1999, Yotje juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Resmob Kordinator Reserse Polri.

Selain jabatan di luar bidang reserse dan kriminal, Yotje pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Wilayah Surakarta tahun 2006. Tahun 2010, Yotje juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri.

Dia pun pernah memegang tongkat komando provinsi, yakni sebagai Kapolda Riau tahun 2012 dan Kapolda Papua hingga saat ini.

“Atas seluruh pengalaman itulah saya merasa, ah dicoba sajalah. Ini kan demi bangsa dan negara juga, niat saya tulus,” tegas Yotje.

Rencananya, Yotje akan menghadap Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti pada, Rabu (17/06/2015), untuk membicarakan soal niatnya menjadi pimpinan KPK.  Yotje adalah satu dari tiga orang berlatar belakang Polri yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. 

Selain Yotje, Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Irjen Syahrul Mamma dan mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (Purn) Benny Mamoto juga ingin menjadi pimpinan KPK.

Badrodin sebelumnya meminta anggotanya yang menjadi calon pimpinan KPK untuk mengundurkan diri dari institusi kepolisian. 

“Kalau masih aktif (sebagai anggota polisi) harus mengundurkan diri dari Polri,”tegas  Badrodin.***Anton.H***


Jakarta_RESKRIM

Yotje Mende Inspector General intend enrolling candidates into the leadership of the corruption eradication Commission (KPK). He experiences in the field of criminal and reserse for 20 years andnever menyidik Gayus Tambunan corruption case being the provision of its intention.

Even though I was never in the KPK or Directorate of criminal acts of Corruption Bareskrim, I had a special team of investigators so Gaius Tambunan, 2010. The case is phenomenal because theoffending members of the national police, the Attorney to the lawyer, “stated Yotje on Tuesday(16/06/2015).

In addition, from a 34-year career in the police force, a 20 year he spent in the position with regard to the functions of investigation, i.e. reserse and criminal. Recorded, male force Police Academy in 1981 it embarked on a career in the field of reserse in 1986, as an officer of the Unit the unit ofinvestigation of psychotropic substances.

In 1990, Yotje served as head of the Banyumas Area Police Reserse. In 1994 he served as the head of the Directorate of the Criminal Police on Reserse DIY. In 1999, Yotje also served as head of UnitResmob Reserse Polri Coordinator.

In addition to the position outside the field of criminal, Yotje reserse and served as Chief of police ofthe region of Surakarta in 2006. In 2010, Yotje also served as head of the coaching ProfessionPropam Police Division.

He also holds the baton provinces, namely Riau Kapolda as of 2012 and Kapolda Papua until today.

“Over the entire experience that I find, ah tried alone. This is for the sake of the nation and the State as well, my intentions were sincere, “stated Yotje.

The plan, the National Police Chief will be facing Yotje General Badrodin Haiti Pol on Wednesday(17/06/2015), to discuss the matter of his intentions became Chairman of KPK. Yotje was one ofthree men behind the national police who want to enrol into a prospective direction of KPK.

In addition to Coordinating Field Deputy, Yotje and National Security Coordinator at the Ministry ofPolitics and security, Legal Inspector Syahrul Mamma and former Deputy National Eradication of Narcotics Agency (BNN) Inspector (Ret.) Benny Mamoto also wanted to became Chairman of KPK.

Previously asked its Badrodin was candidate for the leadership of the KPK to resign from the policeinstitution.

“If it is still active (as a member of the police) must resign from the national police,” stated Badrodin. *** Anton H. ***
Iklan

CALON KPK DIMINTA SCAN OTAK UNTUK MENGHINDARI PENYIMPANGAN ( KPK CANDIDATES ARE REQUESTED TO AVOID BRAIN SCAN DEVIATIONS )

Jakarta_RESKRIM

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua menegaskan,bahwa seleksi untuk  calon pimpinan KPK periode selanjutnya harus diperketat. Bahkan, ungkap Abdullah, harus dilakukan pemeriksaan otak calon kandidat untuk melihat apakah calon tersebut berpotensi melakukan penyimpangan atau tidak.

“Dalam hal kesehatan calon pimpinan, calon hendaknya di-scan otaknya. Sehingga dapat diketahui dengan pasti, seseorang punya potensi melakukan penyimpangan atau tidak,” tegas Abdullah melalui pesan singkat pada, Jumat (03/04/2015).

Abdullah menegaskan, dalam seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya, terhadap para calon tidak diminta jaminan untuk tidak menerima jabatan apa pun selama memimpin KPK. Selain itu, panitia seleksi tidak menggali pemahaman calon kandidat mengenai pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KPK mau pun UU Tindak Pidana Korupsi.

“Tes pengetahuan terhadap calon pimpinan harus meliputi pengetahuan pasal-pasal tentang korupsi dan Kode Etik KPK,” jelas Abdullah.

Menurut Abdullah, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi calon kandidat, yaitu tidak boleh menerima jabatan publik apa pun selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Jika tidak, jelas Abdullah, pimpinan tersebut harus membayar ganti rugi kepada negara. “

Jika ada pimpinan yang meninggalkan jabatan di KPK, dia harus mengganti rugi ke negara misalnya Rp 1 miliar,” tegas Abdullah kembali.

Dengan demikian, ungkap Abdullah, tidak ada pimpinan KPK yang tergoda atas tawaran jabatan apa pun yang dapat mengganggu citra dan kinerja KPK. Abdullah juga menambahkan, pengetatan seleksi juga dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak calon kandidat mulai dari sekolah menengah hingga pendidikan tinggi dan pekerjaan terakhir. “Termasuk di sini, latar belakang pekerjaan orang tua calon pimpinan,” paparnya.***Anton.H***


Jakarta_RESKRIM

Former adviser to the Corruption Eradication Commission, Abdullah Hehamahua asserted, that the KPK leader selection for the next period should be tightened. In fact, said Abdullah, must be brain examination candidates to see if the candidate has the potential to make a deviation or not.

“In terms of health leadership candidate, the candidate should be scanned his brain. So it can be known with certainty, a person has the potential to make a deviation or not,” said Abdullah via short message on Friday (04/03/2015).

Abdullah reiterated, in the previous KPK leader selection, to the candidates were not asked guarantee for not accepting anything for lead KPK. In addition, the selection committee did not dig candidates understanding of the existing provisions in the Law Commission would also Corruption Act.

“The test of knowledge of the leadership candidates must include knowledge of the articles about corruption and the Code Commission,” said Abdullah.

According to Abdullah, there are additional requirements that must be met candidates, which should not receive any public office during his tenure as head of the KPK. If not, clear Abdullah, the leader must pay compensation to the state. “

If there is a leader who leaves office at the Commission, he must reimburse the state for example, USD 1 billion, “said Abdullah returned.

Thus, said Abdullah, no KPK leaders are tempted above job offer anything that can interfere with the image and the performance of the Commission. Abdullah also added, tightening the selection can also be done by looking at the track record of candidates ranging from high school to higher education and past work. “This includes, background jobs parent leadership candidates,” he said. *** *** Anton.H

MENDAGRI KOORDINASI DENGAN KPK BAHAS REKENING GENDUT

Abraham Samad
Abraham Samad

Jakarta_RESKRIM

Kementerian Dalam Negeri  segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penelusuran rekening gendut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah.

“Besok kami pukul 2 (siang) diundang KPK untuk koordinasi terhadap masalah yang ada di Kemendagri,” tegas Mendagri, Tjahjo Kumolo pada, Rabu (18/12/2014) siang, di Jakarta.

Pertemuan akan dilangsungkan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tjahjo akan hadir langsung dan bertemu para pimpinan KPK. “Setidaknya sebagai menteri, kami tahu aparatur kami yang ‘sedang dalam pencermatan’,”paparnya.

PPATK telah memberikan laporan terkait rekening sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Tony T Spontana menegaskan, berdasarkan laporan PPATK yang diterima Kejagung, rekening itu milik delapan orang kepala daerah, yaitu seorang gubernur aktif, dua mantan gubernur, serta lima bupati dan mantan bupati.

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, dua di antara LHA yang diterima KPK merupakan rekening milik Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Menurut Abraham, ada 10 nama kepala daerah dalam laporan PPATK ke KPK.***Anton.H****

KPK PERIKSA DIRUT PT YULIAN BERKAH ABADI

Jakarta_RESKRIM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pemeriksaan terhadap direktur PT Yulian Berkah Abadi, Yuli Yanti‎ terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat) pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun 2011.

Yuli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan general manager PT Hutama Karya, Budi Rahmat Kurniawan.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK,” tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Dikatakan bahwa sebelumnya ,KPK telah menetapkan mantan general manager PT Hutama Karya (HK) Persero, Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun anggaran 2011.

Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek tersebut.

Selanjutnya pada kasus proyek di Kementerian yang kini dipimpin oleh mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan itu, negara telah mengalami kerugian senilai Rp 24,2 miliar.

Atas perbuatannya , ‎Budi dijerat oleh KPK dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPIdana. ***ANTON.H***

CARA PENGHIMPUNAN DANA HARAM MENURUT KPK

 

Jero Wacik ,cara mendapatkann dana haram menurut KPK
Jero Wacik ,cara mendapatkann dana haram menurut KPK

Jakarta _reskrim

KPK resmi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik sebagai tersangka. Salah satu anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai menteri untuk mendapatkan dana operasional yang lebih banyak.

“Pasca-menjadi Menteri di Kementerian ESDM, diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar. Untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari yang telah dianggarkan diminta  kepada beberapa orang yang di dalam kementerian supaya dana operasional lebih besar. Contoh, pendapatan yang bersumber dari kickback,” Ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jakarta, Rabu (03/09/2014).

Bambang  memaparkan berbagai modus yang diduga telah dilakukan Jero Wacik untuk mendapatkan tambahan dana itu. Di antaranya, pengumpulan dana dari rekanan Kementerian ESDM dan membuat rapat-rapat yang sebagian besar diduga fiktif.

“Yang menurut hasil penyidikan bisa dikategorikan telah menyalahgunakan wewenang,” ujar Bambang. Jero diduga merugikan negara senilai Rp 9,9 miliar.

Sebelumnya, pada 16 Juli 2014 yang lalu, Jero pun  telah dimintai keterangan oleh KPK. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 6 jam itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut membantah mengetahui penyimpangan anggaran di Kementerian ESDM. Apalagi, lanjut dia, dia baru menjabat Menteri ESDM pada akhir 2011.

“Ini biar jelas, saya memberikan keterangan dengan adanya terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana di Kementerian ESDM dari tahun 2010 sampai 2013,” kata Jero kala itu. ***Anton.H***

KPK TAK GENTAR PERIKSA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

 

Kasus BLBI, KPK Tak Gentar Periksa MegawatiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI) yang mencapai triliunan rupiah.

 


Jakata_RESKRIM
Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa, saat ini kasus tersebut memang dalam tahap penyelidikan. “Masih penyelidikan,” katanya saat dihubungi, Senin (14/07/2014).
 
Hingga detik kini  sambung Johan, KPK juga tidak akan tebang pilih dalam menuntaskan kasus tersebut. Bila seseorang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum maka KPK akan mengusut tuntas, tak terkecuali untuk memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.
 
“Itu sudah dibuktikan oleh KPK,” tegasnya.
 
Memang untuk saat ini belum ada pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Berbagai pihak telah diperiksa oleh KPK, di antaranya Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Gotong Royong pada 2001-2004 Dorodjatun Kuntjorojakti.
 
Juga Menteri Keuangan pada 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian pada 1999-2000, dan Kepala Bappenas pada 2001-2004 Kwik Kian Gie. Hingga, Menteri Keuangan pada 2000-2001 Rizal Ramli.
 
SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.
 
Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara capai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
 
Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp30 triliun.
 
Kemudian, Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp577,812 miliar), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), serta Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp424,65 miliar).***Anton.H***
 
 

 

<

p style=”text-align:justify;”> 

 

<

p style=”text-align:justify;”> 

 

JAKSA KPK EKSEKUSI SANG JENDERAL

Terpidana 18 tahun penjara terkait proyek simulator SIM itupun segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat.

“Sudah, sudah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin,”  Direktur Penuntutan KPK Ranu Mihardja tegaskan pada, Selasa (08/07/2014).

20131015_djoko-sosilo-salat-idul-adha-di-cipinang_4155 

Menurut Ranu, Djoko Susilo dieksekusi begitu KPK menerima putusan majelis hakim Mahkamah Agung pada bulan Juni lalu.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Polisi berpangkat Irjen itu dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta hukuman pengganti Rp 32 miliar.

Walau tidak dengan suara bulat, MA tetap mencabut hak Djoko Susilo untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Putusan tersebut dijatuhkan majelis kasasi yang dipimpin langsung Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar dengan hakim anggota MS Lumme dan M Askin pada 04 Juni lalu.

Majelis kasasi sepakat Irjen Djoko Susilo telah terbukti korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) roda dua dan roda empat serta melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun, putusan tersebut diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menambah hukuman Djoko menjadi 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan memerintahkan pembayaran uang pengganti Rp 32 miliar. Majelis banding yang dipimpin Roki Pandjaitan juga mencabut hak politik Djoko.***Anton.H*** 

 

 

 

 

 

<

p style=”text-align:justify;”>