Arsip Tag: Korupsi

Suroso Digelandang ke PN Tipikor Jambi Dugaan Kasus Korupsi Dana Bansos

JAMBI_RESKRIM

Setelah lama ditunda,dan dalam  proses pengumpulan bukti oleh Kejari Sengeti. Akhirnya kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial(Bansos) bibit karet di Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Klas IA  Jambi pada hari Rabu,26/01 lalu.
Agenda sidang digelar sekira pukul     15.32  WIB  bertempat di ruang sidang Kartika.

Dalam sidang tersebut pihak majelis hakim meminta kesaksian  dua orang saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka yang bernama Suroso.
Bagariang,salah satu saksi yang juga menjadi badan pengawas di KUD Marga Jaya Sungai Gelam ketika ditanyakan hakim ketua,apakah yang saudara ketahui tentang adanya dugaan kasus korupsi di KUD Marga Jaya?
Bagariang mengatakan,bahwa dirinya dan rekan kelompok tani seperti mimpi mendapatkan bantuan bibit karet sedangkan selama ini,kawasan mereka diketahui hanya membudidayakan tanaman sawit,bebernya kepada majelis hakim.
Lebih lanjut dikatakannya,anehnya bibit karet yang dikirim pada pagi hari dan berada di rumah saudara Fathur Rahman namun ,sorenya telah tidak ada. Tidak tahu  kemana bibit karet tersebut dibawa.
ditanyakan lanjut oleh majelis hakim,apakah dalam aktivitasnya,KUD Marga Jaya ada yang aneh?
dijawab,ada. Seperti terdapatnya  keanggotaan dalam pembukuan,yakni 160 anggota dinyatakan anggota luar biasa.  Anggota luar biasa itu ,saya tidak tahu siapa,terangnya kepada hakim ketua.  Hal yang lebih ganjilnya , ketika ditanyakan kepada bendahara ,kas KUD Marga Jaya yang ada kemana?dijawab bendahara ,”bahwa dana tersebut dibelikan bibit karet”.
Sementara ketika  majelis hakim menanyakan kemana bibit karet tersebut dibawa,Bagariang mengatakan saya tidak tahu. Majelis hakim mengajukan puluhan pertanyaan kepada kedua saksi persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial(Bansos) tahun 2007 yang membuat kedua saksi semakin panas suasananya.
Pihak Jaksa penuntut umum(JPU),Fauzan mencecar saksi dengan belasan pertanyaan yang sempat membuat majelis hakim interupsi untuk mendinginkan suasana persidangan.
Sementara tersangka dugaan kasus korupsi dana Bansos bibit karet,Suroso pantauan harian ini hanya nampak terpaku dan diam seribu bahasa.(Harvery)

 

Head of Jakarta Education Office Pecat 9 Headmaster

JAKARTA_RESKRIM
Department of Education (Education Department) Jakarta dismiss nine principal. They are alleged to have committed extortion in schools.

“This is the mandate of the Governor, and the public who have been upset prolonged facing so many illegal charges in schools throughout the year,” said Head of Jakarta Education Department Arie Budiman at City Hall Jakarta, Central Jakarta.

Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok also admitted to having ordered Arie to fire the individual Principals.

“Mr. Arie (Kadisdik) has told me to just fired,” he said.

The following cases, and sanctions to nine Principals were:

1. SMAN 41 Jakarta, Actors: HR, Case: Use of Operational Assistance (BOP Education) for personal use / purchase of goods by the Principal / tactical received funding from the treasury, Sanctions: Termination of office and demotion lower for 3 years.

2. Tebet Barat SDN 08 Pagi, Actor: BN, Case: exactions, Penalties: Termination of office and demotion lower for 1 year

3. Karang Anyar SDN 08 Pagi, Actors: MP, Case: Bringing home school property, mark up data usage BOS and BOP, Sanctions: Termination of office and demotion lower for one year

4. SDN Dukuh 09, Actors: AH, Case: exactions, Penalties: Termination of office and demotion lower for one year

5. SMAN 79 Jakarta, Performers: MU, Case: Sexual harassment of students, Sanction: Demotion lower for 3 years

6. Malaka Jaya SDN 05 Pagi, Actors: BW, Case: exactions, Sanction: Demotion lower for 1 year

7. Palmerah SDN 03 Pagi, Actors: SS, Case: Conducting travel without permission, Sanction: Demotion lower for 1 year

8. SDN Malaka Sari 09 evening, Actors: SL, Case: Positions, Sanction: Demotion lower for 1 year

9. SDN Dukuh 02 evening, Actors: TS, Case: exactions, Sanctions: The statement is not satisfied in writing.**Anton H***

Pungutan Biaya di Sekolah Negeri Dikeluhkan Orangtua Murid

TANGERANG_RESKRIM
Biaya pendidikan sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai dikeluhkan sejumlah orangtua murid. Pasalnya, untuk membeli buku pelajaran mencapai Rp1,7 juta. Belum lagi uang untuk seragam, hingga mata pelajaran praktik seperti laboratorium komputer.

“Saya bayar buku saja Rp1,7 juta. Seragam juga bayar Rp700 ribu. Saya enggak mengerti, setahu saya ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tapi tetap diminta uang dari sekolah,” kata Tira salah seorang orangtua murid di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Senin (25/07/2016) beberapa waktu lalu.

Sementara dirinya bersama orangtua murid lain, selama ini belum pernah menerima informasi tentang dana BOS di SMA Negeri 7 Tangsel. Bahkan dirinya tahu, praktik penerimaan siswa baru yang merupakan urusan luar dana operasional sekolah.

“Macam-macam besarannya, dari Rp3 sampai Rp6 juta. Ada juga yang Rp30 juta kok, tergantung gimana kesepakatannya sama sekolahan. Saudara saya juga di SMPN 16 Pondok Jaya Serut diminta Rp5 juta,” tuturnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Jajat orangtua murid lainnya. Dia menceritakan, bagaimana anaknya yang baru lulus dari SD Negeri 1 Lengkong Wetan sempat dimintai uang untuk laboratorium komputer setiap bulan.

“Saya masih dipungut, tuh. Uang lab komputer, berapa ratus ribu saya lupa. Kalau enggak salah, Rp250.000,” ujar Jajat.

Menurut Jajat, dia tidak bermasalah jika harus dimintai biaya tertentu oleh pihak sekolah. Tetapi, dia menyayangkan kebijakan pungutan uang tersebut jika dikenakan kepada murid dari kalangan menengah ke bawah.

“Kasihan buat orang yang enggak punya uang. Janjinya Wali Kota kan sekolah gratis, kemarin pas pemilihan lagi juga bilang kalau sekolah mau digratisin, tapi kenyataannya?” ucap Jajat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Mathodah ketika dihubungi ponselnya tidak diangkat. Pihak sekolah juga belum bersedia untuk ditemui ketika didatangi.**Anton H***

Kadisdik DKI Jakarta Pecat 9 Kepala Sekolah

JAKARTA _RESKRIM
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memberhentikan sembilan kepala sekolah. Mereka diduga telah melakukan pungutan liar di sekolah.

“Ini amanat Gubernur, dan masyarakat luas yang sudah kesal berkepanjangan menghadapi begitu banyak pungutan liar di sekolah-sekolah sepanjang tahun,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Arie Budhiman di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga mengakui telah memerintahkan Arie untuk memecat oknum Kepsek tersebut.

“Pak Arie (Kadisdik) sudah saya suruh untuk pecat,” ucapnya.

Berikut kasus, dan sanksi yang dijatuhkan ke sembilan Kepsek itu:

1. SMAN 41 Jakarta, Pelaku: SDM, Kasus: Penggunaan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) untuk kepentingan pribadi/pembelian barang oleh Kepala Sekolah/menerima dana taktis dari bendahara, Sanksi: Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun.

2. SDN Tebet Barat 08 Pagi, Pelaku: BN, Kasus: Pungutan liar, Sanksi: Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun

3. SDN Karang Anyar 08 Pagi, Pelaku: MP, Kasus: Membawa barang milik sekolah ke rumah, mark up data penggunaan dana BOS dan BOP, Sanksi: Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun

4. SDN Dukuh 09, Pelaku: AH, Kasus: Pungutan liar, Sanksi: Pemberhentian jabatan dan penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun

5. SMAN 79 Jakarta, Pelaku: MU, Kasus: Pelecehan seksual terhadap peserta didik, Sanksi: Penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun

6. SDN Malaka Jaya 05 Pagi, Pelaku: BW, Kasus: Pungutan liar, Sanksi: Penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun

7. SDN Palmerah 03 Pagi, Pelaku: SS, Kasus: Melaksanakan kegiatan wisata tanpa ijin, Sanksi: Penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun

8. SDN Malaka Sari 09 Petang, Pelaku: SL, Kasus: Rangkap Jabatan, Sanksi: Penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun

9. SDN Dukuh 02 Petang, Pelaku: TS, Kasus: Pungutan liar, Sanksi: Pernyataan tidak puas secara tertulis.**Anton H***

Levies in Public Schools Parents Complained

TANGERANG_RESKRIM
The cost of public school education in South Tangerang City (Tangsel) began to complain about a number of parents. Because, to buy textbooks amounting to Rp1.7 million. Not to mention the money for uniforms, to practice subjects such as computer laboratories.

“I pay only 1.7 million books. Uniforms also pay 700 thousand. I don understand, to my knowledge there BOS (School Operational Assistance). But still requested money from the school,” Tira said one of the parents at SMAN 7 South Tangerang Monday (07/25/2016) some time ago.

While he and other parents, has not received any information about the BOS funds in SMAN 7 Tangsel. Even he knows, the practice of a new student who is a foreign affairs school funding.

“Various kinds of magnitude, from Rp3 to Rp 6 million. There is also a Rp30 million anyway, depending on how the deal at school. My brother was also in SMPN 16 Pondok Jaya Planer requested 5 million,” he said.

The same thing also expressed by Jajat other parents. He tells how his son who had just graduated from SD Negeri 1 Lengkong Wetan had asked for money for a computer lab every month.

“I still levied. Money lab computer, I forget how many hundred thousand. If I am not mistaken, Rp250,000,” said Jajat.

According Jajat, he does not have problems if certain charges should be held by the school. However, he regretted the policy if the levy money charged to students from the middle to the bottom.

“Poor baseball for people who have money. Commitment to the mayor of the free school, fitting the selection again yesterday also said that if the school wants digratisin, but the truth?” Jajat said.

Head of Education Office Tangsel Mathodah when contacted by cell phone is not lifted. The school also is not willing to be encountered when approached. ** Anton H ***

HEAD OF DEPARTMENT AND HEAD OF SECONDARY EDUCATION MUAROJAMBI PENGKATROLAN CHECKED VALUES RELATED NATIONAL EXAM

MUAROJAMBI_RESKRIM
In response to a follow-up of cases leverage the National Examination (UN) students SMK Desa Petaling Muarojambi 10, the Chief of Police Resort Muarojambi through Kanit Criminal, AKP.Handreas, Sh, Sik will again hold the case on Thursday, 04/08, beber Kanit Criminal Muarojambi, AKP .Handreas told this daily. He added that the Head of Dikmen Ashari we will call to the police station Muaro related fraud answer key provision of English in the national final examinations in 2016 ago, all we have to handle the convergence of cases until the enactment of the suspect.
Furthermore, Handreas said, “It’s more or less about 7 teachers we have called as witnesses in the event tersebut.Pihak Muaro Police had summoned the superintendent builder is” Nurwahyudi, SPT on Friday, 24/07 and then to take his statement by Police investigators Muaro jambi, he described.
In the meantime, the results of new tests include allegations of fraud UN was allegedly triggered by the granting of appointments and / or the prize will be awarded or has been awarded to Abdul Manaf as principals SMKN 10 Muarojambi with the modus operandi raise the value of the Son of students SMKN 10 Muarojambi.
Simultaneously, handreas further added, “Obviously in the Corruption Act No. 20 of 2001 concerning changes in Law No. 31 of 1999, article 5, paragraph 2, states:
“For the employees of the State or State administrators who receive gifts or promise as referred to in paragraph 1 letter a or b shall be punished with the same ie a minimum of 1 year and a maximum of 5 years, or fined at least 50 million to 250 million rupiah,
The probe will continue to be implemented to uncover the alleged depravity that has caused education in the district Muaro Jambi  and alleged to have been carried out by the individual school principals. Police party also plans to summon the National Education Agency Head Muarojambi, Ulil Amri, parents and some students SMKN 10 Muarojambi to be reached for comment, he concluded.

KADIS DAN KABID DIKMEN MUAROJAMBI DIPERIKSA TERKAIT PENGKATROLAN NILAI UN

MUAROJAMBI_RESKRIM
Menyikapi tindaklanjut kasus pendongkrakan nilai Ujian Nasional(UN) siswa SMKN 10 Desa Petaling Muarojambi, Kepala Kepolisian Resort Muarojambi melalui Kanit Reskrim,AKP.Handreas,Sh,Sik akan kembali menggelar kasus tersebut pada Kamis,04/08,beber Kanit Reskrim Muarojambi,AKP.Handreas kepada harian ini. Ditambahkannya,Kabid dikmen Ashari akan kita panggil ke polres Muaro Jambi terkait kecurangan pemberian kunci jawaban Bahasa Inggris dalam ujian akhir Nasional tahun 2016 yang lalu,semuanya telah kita handle untuk pengerucutan kasus hingga ditetapkannya tersangka.
Lebih lanjut,Handreas mengatakan,”Sudah kurang lebih ada sekitar 7 orang guru yang telah kita panggil sebagai saksi dalam peristiwa tersebut.Pihak polres Muaro Jambi juga telah memanggil pengawas pembina yaitu “Nurwahyudi, SPT pada Jumat,24/07 lalu untuk diambil keterangannya oleh penyidik polres Muaro jambi,ulasnya.
Untuk sementara ini,hasil pemeriksaan baru mencakup dugaan adanya tindak kecurangan UN ini diduga dilatar belakangi oleh pemberian janji dan/atau hadiah yang akan diberikan atau sudah diberikan kepada Abdul Manaf selaku kepala sekolah SMKN 10 Muarojambi dengan modus operandi menaikkan nilai Anak siswa SMKN 10 MuaroJambi.
Secara bersamaan,handreas menambahkan lebih lanjut,”Jelas di dalam UU Tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999 pasal 5 ayat 2,menyebutkan:
“Bagi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau b dipidana dengan pidana yang sama yaitu pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah paling banyak 250 juta rupiah,
Penyidikan akan terus kita laksanakan untuk mengungkap adanya dugaan tersebut yang telah menimbulkan kebobrokan pendidikan yang ada di kabupaten Muaro Jambi dan diduga telah dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Pihak Polres juga berencana akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Nasional Muarojambi,Ulil Amri,wali murid dan sejumlah siswa SMKN 10 Muarojambi untuk diminta keterangannya,tutupnya.