Arsip Tag: Agraria

BPN MUARO JAMBI: 20 LAND DISPUTE CASE DURING THE YEAR 2014 ( BPN MUARO JAMBI : 20 KASUS SENGKETA LAHAN SELAMA TAHUN 2014 )

Muaro Jambi_RESKRIM

Dekade belakangan ini ,banyak terjadi permasalahan seputar kepemilikan tanah di Kabupaten Muaro Jambi bahkan permasalahan tersebut  mencuat ke permukaan seperti menempuh jalur hukum.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi,Benny melalui Bidang kearsipan,Jasmin  yang ditemui di ruang kerjanya pada Selasa/07/04/2015/sekira pukul 13:35 WIB menegaskan ,”bahwa dalam tahun 2014 di Kabupaten Muaro Jambi ada 20 kasus sengketa lahan diantaranya seperti sengketa lahan di Sei Gelam,Kebon IX,Mendalo Darat,Sei Duren,Talang Belido,Pematang Gajah,dan Sungai Bertam”.

Dari 20 kasus sengketa lahan tersebut,hanya kasus sengketa lahan yang ada di Kebon IX yang berhasil dimediasi dengan akhir damai dari kedua belah pihak.

Sementara Jasmin mengungkapkan ,bahwa dalam krosscek TKP didapati banyak dari sengketa lahan tersebut yang memiliki surat menyurat yang overlap,dirinya juga menjelaskan BPN hanya sebagai wadah mediasi dalam menyelesaikan permasalahan,yang selanjutnya bila tidak ada kesepakatan dan/atau kedua belah pihak tidak dapat menerima maka langkah dapat diambil yakni menempuh jalur hukum.

Ditegaskan oleh Jasmin,dalam 20 kasus sengketa lahan tersebut ,belum ditemukan adanya indikasi pemalsuan data dari pihak manapun. yang ada hingga saat ini,dari kedua belak pihak kasus sengketa lahan saling menunggu ,siapa yang akan menggugat dan siapa yang akan menjadi tergugat. Pihaknya juga menambahkan,bahwa BPN tidak dapat memaksa seperti pihak kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Kepala BPN Muaro Jambi,Benny melalui bidang kearsipan,Jasmin menghimbau kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum sama sekali  mempunyai surat hak milik atas tanahnya ,dapat mengurusnya dan bila ternyata  masyarakat tersebut tidak mampu,maka dapat mengurus prona.***Hvry/Danni***


Muaro Jambi_RESKRIM

Recent decades, many problems occur over land ownership in the District Muaro even these problems surfaced as to take legal action.

According to the National Land Agency Muaro Jambi, Benny through archival field, Jasmin who met in his office on Tuesday / 07/04/2015 / approximately at 13:35 pm asserted, “that in 2014 in the District Muaro 20 cases of dispute land such as land disputes in Sei Gelam, Kebun IX, Mendalo Army, Sei Duren, Gutters Belido, Causeway Elephant, and Bertam River “.

Of the 20 cases of land disputes, only the cases of land disputes that exist in Kebun IX were successfully mediated by the peaceful end of both sides.

While Jasmin revealed, that in krosscek the scene found a lot of the land disputes that have overlapping correspondence, he also explained BPN just as container mediation in resolving the problems, which further if there is no agreement and / or the two sides can not accept the move can be taken which take legal.

Affirmed by Jasmin, in the 20 cases of land disputes, has not found any indication of data falsification of any party. that exist today, from both sides Belak wait another land dispute case, who will sue and who will be the defendant. It also adds, that BPN can not force such as the police in solving these problems.

Head of BPN Muaro, Benny through the field of archives, Jasmin appealed to the people who own the land and not at all have the letter of property rights over the land, can take care of it and if it turns out that society can not afford, it can take care of Prona. *** Hvry / Danni * **

KEMENTRIAN AGRARIA : BILA TIDAK MEMBAYAR PBB,AMBIL SAJA TANAHNYA ( MINISTRY OF AGRARIAN: IF NOT PAY UN, TAKE ONLY soil )

Semarang_RESKRIM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyiapkan opsi tegas berkaitan dengan rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Progresif. Penerapan PBB Progresif tersebut penting digalakkan agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

“Nantinya kami akan menerapkan PBB progresif. Kalau semua akhirnya pada lari tidak membayar PBB, saya minta ambil tanahnya,” tegas Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada, Kamis (26/03/2015).

Menurut Ferry, pada prinsipnya semua orang yang memiliki tanah diasumsikan mempunyai nilai kekayaan. Tidak mungkin, orang mempunyai tanah namun masuk kategori miskin, sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar PBB.

Atas pertimbangan tersebut, penerapan PBB Progresif dipandang penting dan perlu agar hak kepemilikan  atas tanah bisa memenuhi rasa keadilan. Bila mempunyai tanah berlebih, yang bersangkutan juga harus menyiapkan dana ekstra atas kompensasi dari tanah yang dimilikinya.

“BPN akan terus mengawal bila nantinya ada masalah. Tinggal mau atau tidak mau mereka bersedia diajak musyawarah,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Berbagai masalah soal hak kepemilikan tanah kerapkali tidak terselesaikan dengan baik. Menteri meminta agar pegawai BPN mampu menjadi mediator di tengah masalah yang ada. Ferry mengaku tidak ingin sengketa tanah tidak bisa diselesaikan. “Semua masalah di atas hak tanah harus selesai. BPN harus jadi mediator. Konflik yang berlangsung harus juga dihormati,”  tegas Ferry kembali.***Dinda.S***


Semarang_RESKRIM

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning has prepared a firm option with regard to the planned implementation of Land and Building Tax (PBB) Progressive. Implementation of the United Nations Progressive important encouraged to be more optimal state revenue.

“Later we will apply the progressive UN. If all end in a run does not pay for the UN, I asked to take the land,” said Ferry Mursyidan Baldan, Minister of Agricultural and Spatial Planning / Head of National Land Agency on Thursday (03/26/2015).

According to Ferry, in principle, all the people who own the land are assumed to have the value of wealth. Not possible, the landless poor, but in the category, so it does not have to pay the costs of the UN.

The above considerations, the application of the United Nations Progressive deemed necessary and that ownership of land could satisfy the justice. When you have excess land, which must also be prepared extra funds for compensation of land he owned.

“BPN will continue to oversee the next time there is a problem. Stay want to or not they are willing to be consulted,” said this Nasdem Party politician.

Various issues about land ownership rights are often not resolved properly. Ministers requested that the BPN employee can become a mediator in the middle of an existing problem. Ferry said he did not want the land dispute can not be resolved. “All the problems over land rights must be completed. BPN should be a mediator. The conflict that took place must also be respected,” said Ferry back.

KEPALA BPN RI LANTIK 16 PEJABAT ESELONII

 

BPN RI
BPN RI

Jakarta_RESKRIM

Kepala BPN RI, Hendarman Supandji melantik 16 orang Pejabat Eselon II di lingkungan BPN RI di Aula Prona BPN RI, Jakarta, Selasa (07/10/2014).

Dari 16 orang Pejabat Eselon II yang dilantik itu, empat orang diantaranya mendapatkan promosi sedang 12 lainnya merupakan mutasi dalam tingkat jabatan yang sama.

BPN RI
BPN RI                                                                                                                                                                                                                     

 

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik beserta jabatan baru dan jabatan sebelumnya:

No.Nama Jabatan Baru  Jabatan Lama

1.

Drs. Roli Irawan, S.H., M.M.
Direktur Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan pada Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
2.
Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M. Eng. Sc
Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara
3.
Erna Muchniarty Mochtar, S.H., M.Si.
Direktur Pengadaan Tanah Wilayah II pada Deputi Bidang Pengadaann Tanah Untuk Kepentingan Umum
Inspektur Wilayah V pada Inspektorat Utama
4.
Ir. Sudarsono, M.M.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara
Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Utama
5.
Teddy Setiady, S.H., C.N.
6.
Drs. HerKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
Direktur Pengadaan Tanah Wilayah IIi Santoso

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama pada Sekretariat Utama
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
7.
Made Ngurah Pariatna, S.H.
Inspektur Wilayah V pada Inspektorat Utama
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
8.
Drs. Syafriman, S.H., M.Hum.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten
9.
Ir. Danu Ismadi
Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Utama
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
10.
Drs. Simson Sembiring
Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Utama
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu
11.
Dra. Fatimah Saleh, M.Si.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat
12.
Sri Mujitono, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.
Ir. Izda Putra, M.M.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu
Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta
14.
Budi Suryanto, S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
15.
Yusuf Purnama, S.H.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung
Kepala Bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
16.
Isman Hadi, S.H., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur

BPN RI
BPN RI

Dalam kata sambutannya, Kepala BPN RI,Hendarman  tidak lupa mengingatkan bahwa promosi dan mutasi pada hakikatnya merupakan proses yang terus menerus dan berkesinambungan. “Kita telah merencanakan agar proses promosi dapat dilakukan oleh lembaga profesional yang independen, sehingga berjalan lebih objektif. Namun ternyata proses lelang belum juga dilakukan dan kalau menunggu hasil lelang, maka terlalu lama” jelasnya
Karena itu, lanjut Hendarman untuk proses promosi masih tetap dilakukan melalui wawancara. Dari pejabat yang mendapatkan kesempatan wawancara, baru sebagian yang dapat dilantik pada hari ini. “Bagi yang belum, tidak perlu khawatir dan berkecil hati, karena akan tiba waktunya  nanti” tegas  Hendarman.

BPN RI
BPN RI

Terkait dengan pemerintahan, DPR, DPD dan MPR yang baru, Hendarman meminta kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran BPN RI lainnya agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “

BPN RI
BPN RI

Jajaran BPN diharapkan agar bahu membahu mewujudkan Motto Baru BPN RI,” memberikan pelayanan secara cepat, murah, sederhana, pasti dan anti KKN”, tegasnya.****Anton.H***

SERTIFIKAT TANAH KOTA MADYA MENCARI TANAH DI KABUPATEN

SERTIFIKAT MENCARI TANAH
SERTIFIKAT MENCARI TANAH

 

Jambi,Telanaipura_RESKRIM

Upaya Penegakan supremasi hukum kini mulai menjadi buah bibir karena pada faktanya masih banyak juga perkara dan atau kasus yang masih diterlantarkan serta diplesetkan oleh sejumlah oknum penegak hukum. Kamis,21/05/2014/10:00 WIB bertempat di depan kantor Pengadilan Negeri Jambi,kembali masyarakat mengadakan aksi unjuk rasa karena ketidak puasan serta merasa ketidak adilan atas kasus tanah ( Sertifikat mencari tanah_Red ).


Gambar
GAMBAR TANAH YANG DIGUGAT OLEH MARYATI_PALMERAH

 

Forum aksi FPAPJ ( Forum Pemantau Anggaran & Pembangunan Jambi ) beserta pemilik tanah yang berlokasi di RT 02 Palmerah Kecamatan Jambi Selatan,M.Usman menyuarakan ketidakpuasan kepada pihak pengadilan negeri Jambi,khususnya hakim yang diduga hanya mementingkan materi daripada hati nurani masyarakat. Kronologis kejadian,ada pihak bernama Maryati dan WanHong yang memiliki sertifikat tanah di Thehok namun objek tanahnya ada di RT.02 Palmerah Kecamatan Jambi Selatan. Sementara Pemilik M.Usman  yang memiliki sertifikat yang lebih banyak mengantongi pembuktian berupa akta jual beli,surat sporadik,SK Bupati Batanghari 1964 yang mengangkat Lurah Palmerah,Surat pelepasan dari Pemda Batanghari atas 5 kelurahan menjadi Kotamadya Jambi bahkan di sebelah utara-Selatan-Timur-dan Barat di tanah beliau masih banyak sertifikat keluaran/terbitan Kabupaten Batanghari yang masih belum dimutasikan. Sedangkan Kelurahan Palmerah menjadi bagian daripada Kotamadya Jambi baru direalisasikan pada tahun 1986 yakni berdasarkan PP Nomor 6 tahun 1986.


AKSI DEPAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
AKSI KASUS SENGKETA TANAH( sERTIFIKAT MENCARI TANAH_RED )

Gugatan Maryati dan Wan Hong dengan sertifikat yang berlokasi di Thehok Kecamatan Jambi Selatan  dan kini lokasi tanah dimaksud sudah berdiri bangunan hotel dan yang pada masa itu sudah memang merupakan kawasan wilayah Kotamadya Jambi. Anehnya,dengan sertifikat di Thehok Kecamatan Jambi Selatan_Kotamadya Jambi, Namun gugatan objeknya di RT.02 Palmerah Kecamatan Jambi Selatan,suatu keganjilan. Bila dan memang sertifikat tersebut  objeknya di Palmerah,mengapa sertifikat tersebut mempunyai gambar di Thehok???

Menyikapi hal tersebut,hakim dan Pengadilan Negeri Jambi bukannya memverifikasi dan menolak gugatan tersebut melainkan melanjutkan kasus perdata tersebut dengan berbagai penundaaan. Saksi dari pihak Maryati dan Wan Hong pun berasal dari Jakarta.

Aksi unjuk rasa damai oleh FPAPJ ( Forum Pemantau Anggaran & Pembangunan Jambi ) tersebut menyampaikan beberapa point penting kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi ,yakni;

1. Meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Jambi dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perdata agar bisa bertindak adil mementingkan hati nurani dan bukannya materi,

2.Meminta Pengadilan Negeri Jambi mengkaji ulang kasus perdata ,yakni kasus perkara nomor 66 SENGKETA TANAH YANG TERLETAK DI RT.02 PALMERAH KECAMATAN JAMBI SELATAN_KOTA JAMBI,

3.Kami dari selaku tergugat merasa keberatan terhadap kasus tersebut,dan meminta kepada Pengadilan Negeri Jambi untuyk menghentikan karena kami menilai itu sudah tidak layak diteruskan,

4.Kami menilai dalam kasus tersebut ada indikasi  dan atau dugaan permainan antara PENGGUGAT DAN PIHAK PENGADILAN karena dari pandangan kami ,kasus yang seharusnya ditolak di Pengadilan namun terlihat dipaksakan untuk diteruskan oleh pihak pengadilan,

5.Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi  agar memperhatikan kasus tersebut karena OBJEK KASUS PERKARA YANG DIGUGAT SAUDARI MARYATI TIDAK PADA TEMPATNYA,

6.Meminta Kepada Hakim Perkara nomor 66 ATAS SENGKETA TANAH MILIK M.USMAN UNTUK DIHENTIKAN  karena OBJEK DAN SUBYEK SUDAH TIDAK SESUAI,DIMANA SUBYEK PENGGUGAT KEBERADAANNYA DI THEHOK _KOTAMADYA JAMBI DENGAN SERTIFIKAT TAHUN 1976,PADAHAL  OBJEK YANG DIGUGAT DI PALMERAH PADA TAHUN YANG DIMAKSUD MASIH DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANGHARI,

7.Memohon Pertimbangan Hakim dalam menaikkan perkara dan atau memutuskan perkara agar meneliti berkas-berkasnya,salah satu contohnya;”BERDASARKAN PP NOMOR 6 TAHUN 1986 KELURAHAN PALMERAH BARU MENJADI DAN ATAU MASUK WILAYAH KOTAMADYA JAMBI. HAL TERSEBUT JELAS ,BAHWA LEGALITAS SUBJEK YANG DIGUGAT OLEH MARYATI,KEBERADAANNYA ADA DI KELURAHAN THEHOK KECAMATAN JAMBI SELATAN_KOTA JAMBI,

8.Kami menuntut KEADILAN  kepada Pengadilan  Negeri Jambi yang seadil-adilnya karena tanah yang digugat adalah tanah milik rakyat kecil dan bukannya pengusaha atau saudagar kaya..***Ver/Lan*** 


Media Online Reportase Kriminal Post We Give You The Real News
Media Online Reportase Kriminal Post
We Give You The Real News

PROGRAM PRONA JAMBI DIRAGUKAN KARENA ADA INDIKASI SALAH UKUR DAN PEMBATALAN

Gambar
Sertifikat PRONA yang hendak dibatalkan oleh BPN Jambi.

 


 

Gambar
PRONA sertifikat yang hendak dibatalkan BPN Jambi

 


 

Jambi_RESKRIM

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA ( Proyek Operasi Nasional Agraria ). PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA ( Proyek Operasi Nasional Agraria ) bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Gambar

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Namun sangat disayangkan ,Pihak Kanwil BPN Jambi dengan mudahnya menyampaikan kalimat,”Kami mengakui adanya kekeliruan obyek tanah yang disertifikatkan,hal itu disebabkan pembuatan sertifikat ikut program PRONA,dan juru ukur juga kejar target,…….”kutipan dari pengakuan pihak Kanwil BPN Jambi kepada Media Cetak Tribun,Kamis/08/05/2014 lalu.

Keprofesionalan SDM ( Sumber Daya Manusia ) BPN dan Kanwil BPN Jambi ,tersebut jelas sangat merugikan. Apakah dan sudah berapa banyak kejadian salah ukur dan kejar target pihak BPN Jambi???

Gambar
Sertifikat PRONA Hendak dibatalkan BPN Jambi

 


 

Gambar

Sementara PRONA ( Proyek Operasi Nasional Agraria ) merupakan suatu proyek pemerintah yang dilaksanakan secara terpadu dengan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali kepada masyarakat  dengan sederhana,mudah,cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah  di seluruh  Indonesia. Mengherankan bila juru ukur bisa salah ukur,padahal dengan jelas pada Peraturan Kepala Bdan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Bab I pasal 3 butir b  berbunyi : Pengkoordinasian,pembinaan,dan pelaksanaan survei,pengukuran ,dan pemetaan;hak tanah dan pendaftaran tanah…..”. Terdapat koordinasi dan tidak sembarang mengukur.

Hearing Di BPN Kota Jambi
Hearing Di Kantor BPN Kota Jambi

Bab II pasal 53 butir c..berbunyi : pelaksanaan survei,pengukuran dan pemetaan dasar,pengukuran,dan pemetaan bidang,pembukuan tanah, pemetaan tematik,dan survei potensi tanah; itulah kedudukan,tugas dan fungsi seorang kepala  kantor pertanahan. Bab II pasal 54 butir b..berbunyi…”Seksi survei,pengukuran dan pemetaan..”Pasal 59 berbunyi..” Seksi survei,pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas melakukan survei,pengukuran dan pemetaan bidang tanah,ruang dan perairan;perapatan kerangka dasar,pengukuran batas/wilayah,pemetaan tematik dan survei potensi tanah,penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah”.

Mengapa Kanwil BPN Jambi ,dengan mudahnya mengungkapkan salah ukur  hanya karena juru ukur  kejar target dan juga mengambinghitamkan  karena ikut program PRONA??? Apakah semua program PRONA harus mengalami hal demikian??? Sudah berapa banyakkah salah ukur yang telah dilakukan oleh BPN maupun Kanwil BPN Jambi???? Melalui pengakuan tersebut,Kanwil BPN Jambi seolah-olah menganggap remeh semua masyarakat yang akan membuat sertifikat mengikuti program PRONA . Rakyat disengsarakan dan bukannya mendapatkan bantuan kenyamanan karena  sertifikat Program PRONA diragukan salah ukur dan terancam pembatalan.  Di samping itu Prosesnya pun berbelat -belit bahkan kini 5 sertifikat PRONA yang dikeluarkan hendak dibatalkan.

IMGA0090

Diharapkan BPN RI Jakarta mengadakan Crosscheck terhadap permasalahan tersebut. Bila terdapat dugaan ataupun indikasi permaianan segera ditindak lanjuti ke ranah hukum.***Ver/Lan***

 

 

BPN DIMINTA TUNTASKAN KASUS TANAH

 

Medan_RESKRIM

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor paling utama yang menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, namun juga nilai filosifis, politik, sosial dan kultural. Tidak heran bila tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi ketika menghadiri penyerahan sertifikat Program Strategis BPN RI Tahun 2014 oleh Sekretaris Utama BPN RI di Kanwil BPN Provinsi sumatera utara.

Sebagai sumber agraria yang penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang kerap melingkupinya.

Karena begitu vitalnya masalah pertanahan ini, Wakil gubernur sumatera utara mendesak agar BPN untuk menuntaskan berbagai kasus tanah yang saat ini terjadi di Sumatera Utara. BPN bersama pemerintah daerah harus bersinergi dan bekerjasama melakukan terobosan. “Mari kita tingkatkan sinergi antara BPN dengan pemerintah daerah agar kasus-kasus tanah bisa dituntaskan,” jelas Wakil gubernur sumatera utara.

Kegiatan ini turut dihadiri Plt Walikota Kota MedanT Dzulmi Eldin, seluruh kepala kantor wilayah BPN Kabupaten/kota se-Sumut, Kapolres Samosir AKBP Andri Seiawan, SH, SIK, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumut, serta penerima sertifikat program strategis.

Wakil gubernur sumatera utara mengungkapkan bahwa di Sumatera Utara, kasus tanah yang terjadi banyak melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat  dengan perusahaan perkebunan.

Untuk menyelesaikan 714 kasus tanah ini perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, aparat penegak hukum serta semua elemen masyarakat yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang  berlaku.

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah terhadap permasalahan pertanahan di Sumatera Utara agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintahnya tidak melakukan pembiaran terhadap permasalahan pertanahan yang ada.

Tengku Erry juga mengatakan perlu adanya inventarisasi dengan memilah-milah masalah tanah yang ada. Mana yang berhubungan dengan aset yang merupakan milik kementerian dan kelembagaan, masalah tanah yang masuk ranah hukum yang masuk wilayah pengadilan dan mana yang masuk kewenangan pemerintah. Dengan demikian kasus yang ada di Sumatera Utara masyarakat mengetahui berapa yang bisa diselesaikan BPN.

Sekretaris Utama BPN RI, Suaily Syam mengatakan,sebagai lembaga pemerintah yang telah ditugaskan untuk melayani masyarakat dibidang pertanahan, BPN menyadari betul bahwa tugas yang diemban tidaklah  mudah. Oleh karenanya  jajaran BPN RI termasuk kantor wilayah BPN dan seluruh jajarannya harus bekerja keras terhadap tugas yang telah diamanatkan.   “Motto kita dalam mengurus tanah harus mencerminkan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan,” jelasnya.

Dalam rentang waktu yang cukup lama sekitar 54 tahun (tahun 1960-2014) BPN mampu melakukan pendaftaran dan memberikan sertifikat hak atas tanah sekitar 54,46 persen.

Untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia BPN RI setiap tahunnya mengupayakan peningkatan anggaran, menambah serta mengembangkan kemampuan SDM yang dimiliki.

Acara penyerahan ini lanjutnya, merupakan hasil program legalisasi aset tahun 2014 oleh Kanwil BPN Provinsi sumatera utara. Sertifikat hak atas tanah yang akan diberikan adalah tanda bukti kepemilikan atas satu bidang tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kebenaran data fisik dan data yuridis dari suatu bidang tanah dan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pemegangnya.

Berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan di Sumut khususnya Eks HGU PTPN, Suhaily mengharapkan peran serta dari Pemerintah Provinsi Sumut dalam rangka percepatan penyelesaiannya terutama proses ijin pelepasan aset dari menteri BUMN. “Kepada seluruh Jajaran BPN, mari bersinergi dengan pemerintah setempat,” tegasnya.

Tahun 2014 ini BPN Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program strategis yang berkaitan dengan percepatan legalisasi aset di provinsi Sumatera Utara dengan target sebanyak 58.500 bidang yang meliputi, prona 45.000 bidang, redistribusi tanah sebanyak 12.000 bidang, sertifikasi BMN sebanyak 200 bidang, tanah pertanian sebanyak 900 bidang dan UKM sebanyak 400 bidang.

Dari target sebanyak 58.500 bidang tersebut lanjutnya yang telah diselesaikan sebanyak 3010 bidang atau 5,14 persen dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya dari 51 bidang yang akan diserahkan tersebut, kota Medan sebanyak 8 bidang, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 bidang, Labuhan Batu 2 bidang, Asahan 2 bidang, Serdang Bedagai 5 bidang, Simalungun 2 bidang, Langkat 5 bidang, Tapanuli Selatan 6 bidang, Karo 5 bidang, Tebing Tinggi 2 bidan, Kota Pematangsiantar 2 bidang dan Kabupaten Samosir 2 bidang.***Haposan***

 

<

p style=”text-align:justify;”>