INVESTIGASI KHUSUS

KPK Lamban Usut Korupsi yang Mengarah ke Penguasa

KPK Lamban Usut Korupsi yang Mengarah ke Penguasa

Saat Usut Korupsi yang Mengarah ke Penguasa KPK Lamban

Reskrim, Jakarta

 Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir menilai kewenangan KPK saat ini masih membuatnya lamban dalam menguak kasus dugaan korupsi yang mengarah ke pusat kekuasaan.

Contohnya, tegas dia, dapat terlihat dalam penanganan kasus Bank Century dan proyek Hambalang.

“Kasus-kasus tertentu KPK sangat lamban misalnya kasus Century dan Hambalang dan kasus lainnya yang mengarah ke puncak-puncak kekuasaan,” kata Nudirman saat diskusi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Kendati demikian, dia mengapresiasi langkah KPK yang sudah berani menjerat para ketua umum partai politik, menteri, bahkan yang terakhir orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia berpendapat, hal itu tidak pernah terjadi pada periode kepemimpinan sebelum-sebelumnya.

Karena itu, dalam RUU KUHP dan KUHAP, kata Nudirman pihaknya dari Fraksi Golkar akan menguatkan kewenangan KPK. Namun, dengan kewenangan yang lebih, KPK juga harus berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

“Tetap komitmen, siapapun yang lakukan (korupsi) tetap sikat abis,” ujarnya.

 *******Anton.H******

 

 

 

 

PDI-P Dukung Tinjau Ulang Putusan MK yang Terindikasi Suap

  • Senin, 02 Desember 2013 | 08:14 WIB
Politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah 

JAKARTA, RESKRIM

 Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah menegaskan partainya mendukung usulan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat untuk mengkaji ulang putusan MK yang terindikasi suap. Menurutnya, pengkajian ulang ini memungkinkan untuk dilakukan meski UUD 1945 menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.  

“Apakah sebuah keputusan MK yang dibuat dengan cara-cara bukan negarawan namun karena suap dan korupsi dapat memenuhi rasa keadilan substansial yang dicari masyarakat? Jika keputusan MK ternyata terbukti di pengadilan terindikasi suap, maka keadilan substansial tak terpenuhi,” tegas Basarah, di Jakarta, Senin (02/12/2013). 

Putusan yang terindikasi ada unsur suap di belakangnya, menurutnya, bukan putusan yang mulia. Basarah menegaskan, hakim MK harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, mekanisme peninjauan ulang putusan MK tidak perlu amandemen UUD 1945. Peninjauan kembali cukup dilakukan dengan eksaminasi para hakim konstitusi. 

“Hakim konstitusi itu harus mampu melakukan terobosan hukum,” tegasnya.

Terkait kemungkinan adanya kerusuhan yang terjadi di daerah-daerah jika hasil putusan MK ditinjau ulang, Basarah kembali menegaskan, hal ini menjadi ranah kepolisian. Ia mengatakan,hal yang terpenting adalah adanya keinginan para hakim konstitusi untuk mengembalikan hak masyarakat yang telah dirampas akibat perilaku korup hakim konstitusi. 

Hakim Konstitusi, Arief Hidayat.

Tinjau ulang

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Arief Hidayat mengusulkan perlunya peninjauan kembali atas keputusan MK dalam perkara yang ditangani mantan Ketua MK Akil Mochtar. Guru Besar Universitas Diponegoro itu menambahkan, MK sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi bisa saja memberikan tafsir baru atas UUD 1945 yang menetapkan keputusan MK adalah final dan mengikat. 

Dalam tafsir baru itu, tegas Arief, MK bisa mengusulkan bahwa keputusan MK final dan mengikat jika keputusan itu dibuat tanpa intervensi. Untuk membuat tafsir itu, Arief berpendapat, MK tak perlu mengajukan amandemen UUD 1945. Menurutnya, hakim konstitusi cukup melakukan pembahasan di tingkat internal. Tafsir baru ini, katanya, juga bisa berlaku surut. Dalam artian, jika ada sengketa-sengketa pilkada yang terbukti diputuskan oleh hakim karena suap, maka bisa ditinjau lagi.

*******Anton.H****************

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s