Arsip Kategori: HUKUM

Bea dan Cukai: Enggan Berikan Jawaban Quota Minol Yang Beredar Di Jambi

Jambi~RESKRIM

Keberadaan dan peredaran Minuman beralkohol(Minol) di Provinsi Jambi mulai mengkhawatirkan. Selain  peruntukkan dan peredaran yang tak pada tempatnya,juga diduga jumlah atau quota minol yang diedarkan oleh PT Astana selaku distributor  tidak diketahui dengan jelas. Dan tidak tertutup kemungkinan,beredar pula minol tanpa pita cukai.

Hal ini disuarakan oleh Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Jambi tadi pagi Jumat,21/04 sekira pukul 09.12WIB di depan kantor Bea dan Cukai pal II Kasang Jambi.

Dalam aksi ini,para pendemo menuntut transparansi pihak Bea dan Cukai untuk menguraikan secara jelas quota peredaran minol,limit quota sekali masuk ke Provinsi Jambi, dan  aturan yang jelas sehingga pemantauan minol di Jambi dapat terlaksana dengan baik,jelas Edi  saat berada di kantor Bea dan Cukai Jambi pagi tadi.

Merasa tak puas atas jawaban yang disampaikan oleh Karel,bagian penindakan hukum Bea Cukai Jambi, aksi kembali digelar pada teras kantor Bea Cukai.

Dikatakan oleh Paulus,salah satu anggota aliansi LSM Jambi,”lucu,masakan dugaan peredaran dan indikasi  peredaran minol yang berpita cukai aspal,dan kami minta transparansi data dari Bea dan Cukai, malah dijawab semua yang terjadi itu normatiflah. Yang benar saja,kata Paulus.

Sementara Karel,staff penindakan hukum Bea dan Cukai ketika diminta keterangan terkait peredaran minol,quota minol yang masuk dan transparansi data PT Astana selaku distributor Minol mengatakan,”memang PT Astana adalah distributor minol di Jambi dan kita terus memantau mereka,jelasnya.

Sedangkan mengenai jumlah minol yang beredar, ya sesuai pita cukailah, semisal 100 botol,ya seratus juga pita cukainya,sebutrnya. Ditanya lanjut,untuk kepastiannya,berapa pak jumlah minol yang beredar di Jambi melalui PT Astana ini. Beliau menjawab,ya,sesuai dengan pita cukailah.

Adakah indikasi juga beredar minol tanpa cukai atau dengan cukai aspal,dirinya mengatakan,”bisa saja,namun hingga kini kita belum ada temuan,terangnya.

Terkait aksi hari ini Jumat,21/04 dari Aliansi LSM Jambi,bagaimana tanggapan  bapak. Dikatakannya,kita siap menerima semua laporan dari masyarakat,katanya. Mengenai data dan jumlah sebenarnya peredaran minol di Jambi,gimana pak. Karel tak memberikan jawabannya sama sekali bahkan mengalihkan pembicaraan selalu,ya,sesuai pita cukailah.(Pil)

 

Iklan

Parkir Tanpa Ticket Retribusi Resahkan Masyarakat

Jambi~RESKRIM

Parkir tanpa karcis di jalan Ir.Sutami Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Jambi dikeluhkan segenap masyarakat yang hendak berbelanja di kawasan pertokoan grosir maupun eceran,ketika memarkirkan kendaraan mereka harus mengeluarkan kocek senilai Rp.1.000-2.000 rupiah. Hal itu disampaikan oleh sejumlah pembeli yang mengendarai kendaraan roda dua,Sinta,Syaril dan Intan saat ditemui di lapangan pada Sabtu,15/04 sore.
Dikatakan lanjut oleh mereka,”bukan hanya sekali saja,pindah tempat lain juga dipungut biaya parkir. Pokoknya stress lah bang,banyak bayar parkirnya. Sementara belanja aja ala kadar untuk dipakai sendiri,pungkasnya.
Anehnya bang,nggak pakai karcis tuh. Mana dari simpang bata,udah bayar tapi ke pertokoan tempat perbelanjaan,harus bayar lagi,padahal tempat parkirnyakan depan toko yang kita mau belanja bang,gimana sih pemerintah menata semua ini,katanya.
Sementara petugas parkir yang tak ingin namanya disebutkan ketika dikonfirmasi terkait parkir yang dilakukan tanpa karcis retribusi,enggan berkomentar. Hanya mengatakan,”saya hanya menjalankan tugas saja bang,ujarnya.(Hdy)

Di Larang Membangun Di Kawasan Sengketa Tapal Batas

Muarojambi~RESKRIM

Kericuhan dan keriuhan terjadi kembali.  Pasalnya,Sengketa tapal batas antara warga Desa Solok, Kecamatan KumpeUlu dengan warga Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Prosesnya saat ini sedang ditangani Tim Tapal Batas Kabupaten Muarojambi.

Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Setda Kabupaten Muarojambi, Weno Iskandar, didampingi Kabag Pemerintahan Muarojambi,  Ardiansyah,  saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin,18/04 siang.

Beliau mengatakan, ” saat ini pihaknya tengah menyusun jadwal untuk mengadakan rapat terkait penyelesaian konflik tapal batas dimaksud.

“Kita akan rapatkan di tingkat kabupaten karena belum ada kata sepakat dalam pengukuran,” ujarnya.

Menurut dirinya, untuk sengketa tapal batas itu sendiri akan diselesaikan secara bertahap,”Kita selesaikan satu -persatu. Ada yang belum selesai seperti di Kumpe. Namun  juga ada yang sudah clear. Batas Muarojambi-Kota Jambi, Muarojambi-Palembang dan Muarojambi-Batanghari sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan Kemendagri, ”sebutnya.

Khusus untuk konflik tapal batas dua desa di atas,  lanjutnya, pihaknya berharap kepada pihak Yayasan Abdurahman Bin Auf hendaknya jangan dahulu mendirikan bangunan di sana. Sebab, di lahan tersebut sedang dilakukan proses penyelesaian lahan dan ada potensi konflik, ” tambahnya lagi.

Pihak Yayasan Abdurahman Bin Auf mengklaim memiliki lahan tersebut dengan luasan tidak kurang dari 70 hektare dengan bukti kepemilikan  berupa Sporadik. Sementara pihak lain, sejumlah warga Desa Sakean dan warga Desa Tangkit juga mengklaim memiliki lahan di areal 70 hektare tadi dengan bukti kepemilikan sudah berbentuk Sertifikat Hak Milik.

“Di lahan 70 hektare itu ada juga kebun warga yang sudah disertifikatkan, “pungkasnya.(Alan)

 

Kejagung RI Melimpahkan Kasus Ke Kejari Sengeti

Muarojambi~RESKRIM

Pelaku pemilik lahan pada kasus perselisihan antara Desa Arang-Arang dengan Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muarojambi berhasil diciduk oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu kini telah dijadikan tersangka oleh Kejagung RI.

Tersangka Surya Indra Kusuma telah dilimpahkan oleh Kejagung RI ke Kejaksaan Negeri Sengeti pada Rabu,05/04 2017 lalu,hal itu diungkapkan oleh Kasi Pdana Umum(Pidum) Kejari Sengeti,Lusi Fitriyani,SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Senin,18/04/2017 pagi.

Dikatakan lanjut olehnya,pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia  telah meneliti,memeriksa dan menyidik seluruh perkara Surya Indra Kusuma hingga penetapannya menjadi tersangka. Sementara Kejaksaan Agung RI,menerima berkas laporan itu dari markas besar kepolisian RI jakarta,yang telah turun langsung melaukan penangkapan dan memproses tersangka Surya Indra Kusuma terkait pengakuannya atas kepemilikan lahan.

Dan Pada Rabu,05/04/2017 lalu pihak Kejagung RI telah mengirimkan tersangka berikut berkasnya ke Kejaksaan Negeri Sengeti,sebutnya.

Mungkin dalam beberapa hari ini,tersangka Surya Indra Kusuma akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk ditindak lanjuti melalui meja hijau,ujarnya.

Lusi membenarkan,bahwa tersangka Surya Indra Kusuma telah dilimpahkan oleh Kejagung RI ke Kejari Sengeti. Untuk saat ini,tersangka ditahan di Kepolisian Resort Muarojambi(Polres),katanya.

Untuk  diketahui,Surya Indra Kusuma(SIK) adalah  pencetus bahwa lahan yang dikuasainya adalah miliknya,pada sidang sengketa lahan antara Desa Arang-Arang dengan Desa Sipin teluk Duren Kecamatan Kumpe ulu Kabupaten Muarojambi beberapa waktu lalu. Surya Indra Kusuma didampingi kuasa hukumnya,Buyung Nasution,SH dan Elvis,SH.  Sementara dalam gelar perkara sidang tersebut,pihak kuasa hukum Desa Arang-Arang,Anom,SH Dkk mencurigai sebuah peta lokasi lahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa sebelum menjabat atau seseorang yang belum menjabat kepala Desa. Sidang yang digelar itu diketuai hakim ketua Maria CN Barus,SH.MH dan pada sidang lanjutnya diketuai oleh hakim ketua Endang AN,SH.MH selaku ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada waktu itu. Sidang lapangan(PS) juga telah dilaksanakan yang didampingi Kepala Desa Arang-Arang,Bahari, Kepala Desa Sipin Teluk Duren,Hendri,Kepala Desa Pemunduran,Muslimin,Kapolsek Kumpe Ulu,Iptu.Eko Budi Lestio. Persidangan sempat digelar sebanyak 21 kali persidangan,namun tak kunjung juga dapat menuntaskan kasus sengketa tapal batas Desa Arang-Arang dengan Desa Sipin Teluk Duren.(Ary)

Tersangka Dari Kejagung RI dilimpahkan ke Kejari Sengeti

Muarojambi~RESKRIM

Pelaku pemilik lahan pada kasus perselisihan antara Desa Arang-Arang dengan Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muarojambi berhasil diciduk oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu kini telah dijadikan tersangka oleh Kejagung RI.

Tersangka Surya Indra Kusuma telah dilimpahkan oleh Kejagung RI ke Kejaksaan Negeri Sengeti pada Rabu,05/04 2017 lalu,hal itu diungkapkan oleh Kasi Pidana Umum(Pidum) Kejari Sengeti,Lusi Fitriyani,SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Senin,18/04/2017 pagi.

Dikatakan lanjut olehnya,pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia  telah meneliti,memeriksa dan menyidik seluruh perkara Surya Indra Kusuma hingga penetapannya menjadi tersangka. Tindak mengerjakan,menggunakan,menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah dan atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 107  huruf a Jo Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan atau Pasal 263 KUHP yang terjadi di Kabupaten Muarojambi. Sementara Kejaksaan Agung RI,menerima berkas laporan itu dari markas besar kepolisian RI jakarta,yang telah turun langsung melakukan penangkapan dan memproses tersangka Surya Indra Kusuma terkait pengakuannya atas kepemilikan lahan.

Dan Pada Rabu,05/04/2017 lalu pihak Kejagung RI telah mengirimkan tersangka berikut berkasnya ke Kejaksaan Negeri Sengeti,sebutnya.

Mungkin dalam beberapa hari ini,tersangka Surya Indra Kusuma akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk ditindak lanjuti melalui meja hijau,ujarnya.

Lusi membenarkan,bahwa tersangka Surya Indra Kusuma telah dilimpahkan oleh Kejagung RI ke Kejari Sengeti. Untuk saat ini,tersangka Surya Indra Kusuma ditahan di Kepolisian Resort Muarojambi(Polres),katanya.(Sal)

 

Suroso Digelandang ke PN Tipikor Jambi Dugaan Kasus Korupsi Dana Bansos

JAMBI_RESKRIM

Setelah lama ditunda,dan dalam  proses pengumpulan bukti oleh Kejari Sengeti. Akhirnya kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial(Bansos) bibit karet di Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Klas IA  Jambi pada hari Rabu,26/01 lalu.
Agenda sidang digelar sekira pukul     15.32  WIB  bertempat di ruang sidang Kartika.

Dalam sidang tersebut pihak majelis hakim meminta kesaksian  dua orang saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka yang bernama Suroso.
Bagariang,salah satu saksi yang juga menjadi badan pengawas di KUD Marga Jaya Sungai Gelam ketika ditanyakan hakim ketua,apakah yang saudara ketahui tentang adanya dugaan kasus korupsi di KUD Marga Jaya?
Bagariang mengatakan,bahwa dirinya dan rekan kelompok tani seperti mimpi mendapatkan bantuan bibit karet sedangkan selama ini,kawasan mereka diketahui hanya membudidayakan tanaman sawit,bebernya kepada majelis hakim.
Lebih lanjut dikatakannya,anehnya bibit karet yang dikirim pada pagi hari dan berada di rumah saudara Fathur Rahman namun ,sorenya telah tidak ada. Tidak tahu  kemana bibit karet tersebut dibawa.
ditanyakan lanjut oleh majelis hakim,apakah dalam aktivitasnya,KUD Marga Jaya ada yang aneh?
dijawab,ada. Seperti terdapatnya  keanggotaan dalam pembukuan,yakni 160 anggota dinyatakan anggota luar biasa.  Anggota luar biasa itu ,saya tidak tahu siapa,terangnya kepada hakim ketua.  Hal yang lebih ganjilnya , ketika ditanyakan kepada bendahara ,kas KUD Marga Jaya yang ada kemana?dijawab bendahara ,”bahwa dana tersebut dibelikan bibit karet”.
Sementara ketika  majelis hakim menanyakan kemana bibit karet tersebut dibawa,Bagariang mengatakan saya tidak tahu. Majelis hakim mengajukan puluhan pertanyaan kepada kedua saksi persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial(Bansos) tahun 2007 yang membuat kedua saksi semakin panas suasananya.
Pihak Jaksa penuntut umum(JPU),Fauzan mencecar saksi dengan belasan pertanyaan yang sempat membuat majelis hakim interupsi untuk mendinginkan suasana persidangan.
Sementara tersangka dugaan kasus korupsi dana Bansos bibit karet,Suroso pantauan harian ini hanya nampak terpaku dan diam seribu bahasa.(Harvery)

 

MENHUB:AKHIRI PUNGLI SEBELUM HUKUM BICARA

Surabaya_RESKRIM

 

Menteri Perhubungan,Budi Karya Sumadi  sangat menyayangkan atas penangkapan direktur operasi Pelindo III oleh satgas saber pungli. Dia prihatin masih terjadinya praktik pungutan liar meski pemerintah sudah memperingatkan untuk menghentikan perbuatan tercela ini.
”Saya tegaskan lagi kepada seluruh jajaran Kemenhub dan semua pemangku kepentingan mohon segera akhiri praktik pungli ini, sebelum hukum yang menghentikan,”sebutnya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Selasa,01/11 kemarin. Menurutnya, kementerian perhubungan sudah memberikan peringatan berulang-ulang untuk menyetop praktek pungli, namun ternyata masih belum diindahkan bahkan ketika sudah ada tindakan hukum yang tegas sebelumnya. “Mari jaga dan bangun citra sebagai pelayan publik yang bersih dan berintegritas.” Sebelumnya, Direktur Operasional PT Pelindo III,Rahmad Satria diamankan Satgas Dwelling Time yang tergabung Satgas Tanjung Perak dan Mabes Polri, Selasa (1/11).  Dia ditangkap terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.  Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Takdir Mattanete menegaskan, Rahmad ditangkap di kantornya dengan barang bukti berupa beberapa dokumen aliran dana yang masuk ke Pelindo III. “Dugaan Pungli itu terjadi ketika proses pemeriksaan kontainer yang masuk di Terminal Petikemas Surabaya,” ujar Takdir. Modusnya, ada beberapa kontainer yang tidak diperiksa PT Ankera, selaku petugas pemeriksaan. Tiap kontainer diwajibkan membayar Rp 500.000 hingga Rp 2 juta agar bisa segera diperiksa oleh petugas. Uang tersebut disetorkan ke Direktur Operasional PT Pelindo III, Rahmad Satria. “Dari hasil pungutan itu, mereka mendapatkan Rp 5 sampai 6 miliar rupiah setiap bulannya,” jelas mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya ini. Dalam penggeledahan di ruangannya, tim Satgas menemukan uang tunai sebesar Rp 600 juta dalam laci meja kerjanya.(Yoyok)