PEMBUAT KEBIJAKAN,ELITE POLITIK DAN MASYARAKAT INDONESIA

Jakarta_RESKRIM

Polemik pilkada (pemilihan umum kepala daerah) serentak dan munculnya calon tunggal di tujuh kota dan kabupaten di tanah air, barangkali, tidak pernah terpikirkan oleh pembuat kebijakan, elite politik, dan masyarakat Indonesia. Dalam benak pembuat kebijakan kala itu, barangkali yang terpikirkan hanya pemilihan serentak akan membawa efisiensi dana dan energi pelaksanaan tugas kenegaraan.

Pilkada serentak diidealkan bakal membawa perbaikan bagi sistem politik di Indonesia. Pilkada serentak diharapkan juga menjadi pembelajaran proses demokrasi yang lebih baik bagi negara, elite politik, dan masyarakat sipil. Tapi, siapa sangka yang terjadi kini justru menimbulkan masalah baru?

Kondisi chaos, bermasalah, adalah hal lumrah dalam setiap proses transformasi sosial politik. Faktanya, mimpi membangun negara demokrasi yang ideal dan menyejahterakan rakyatnya tak berjalan mulus dan damai.

Sejarah membangun tata pamong, karakter bangsa, dan nasionalisme yang digagas oleh para pendiri bangsa barangkali sudah berkali-kali kita baca dan pahami. Benedict Anderson (1992) menuliskan bahwa bangsa adalah komunitas terbayang ( imagined community) yang terbangun melalui berbagai simbol, landscape, kebiasaan, dan lain-lain yang dirasakan sama, dan didukung print-capitalism seperti surat kabar. Maka, sama halnya rasa kebangsaan, proses berdemokrasi juga ada karena disatukan perangkat material tersebut.

Impian menjadi lebih baik selalu menjadi spirit para ”pemimpin baru” republik ini. Muaranya adalah membawa negara dan bangsa ini menjadi lebih tertata dan berpranata seperti negara-negara Barat yang sistem demokrasinya dilihat lebih ideal dan pantas dicontoh.

Persoalan mendasar yang sering kali dilupakan dalam proses imitasi ini adalah perbedaan signifikan aspek kultur dan karakter budaya dalam masyarakat kita yang berbeda dari negara Barat yang dicontoh itu. Karakter dan budaya masyarakat yang tidak bisa didefinisikan dan diidentifikasi secara sepihak oleh penguasa atau oleh kelompok yang merasa berkuasa inilah yang sebenarnya menentukan perikehidupan bangsa ini.

Rakyat barangkali tidak paham dengan perubahan sistem politik yang terjadi. Apa itu pilkada serentak, bagaimana modelnya, mengapa ada, dan mengapa hanya ada calon tunggal? Barangkali hanya sebagian rakyat yang paham, terutama mereka yang berpendidikan (walaupun belum tentu semuanya juga memperhatikan dan mengikuti), kaum kelas menengah yang well-acknowledged dengan politik, atau rakyat yang tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara, atau kalangan yang peduli dengan transformasi dan perubahan sistem dan proses politik di tanah air ini.

Polling Suara Rakyat

Dalam sistem demokrasi di negaranegara Barat, baik soal pelaksanaan sistem demokrasi maupun penentuan dan pemilihan pemimpin, ada satu kebiasaan yang menjadi salah satu alat demokrasi, yaitu penggunaan polling atau jajak pendapat.

Polling dipakai sebagai salah satu metode menjaring asprasi rakyat tentang apa pun. Tentang perlu tidaknya perubahan, penting tidaknya sebuah wacana, setuju tidaknya sikap rakyat terhadap suatu hal, dan sebagainya. Polling juga dipakai untuk menjaring suara rakyat tentang siapa pemimpin yang disukai atau tidak disukai, siapa yang dianggap pantas, serta tingkatan persentase dukungan rakyat terhadap pemimpinnya.

Polling adalah cara yang lebih cepat dan relatif akurat mengetahui secara kuantitatif suara mayoritas numeric (berdasar hitungan angka) terhadap wacana yang kontroversial pro dan kontra, suka dan tidak suka, dan yang banyak namanya disebut dan tidak disebut.

Di Indonesia, polling sudah digunakan dalam berbagai pemilihan pemimpin di tingkat nasional dan di daerah sejak masa reformasi. Di era Orde Baru, polling tidak pernah ada, karena rezim otoritarian tidak membutuhkan polling rakyat.

Namun, polling di tanah air selama ini dipakai hanya sebatas untuk menentukan tingkat elektabilitas kandidat-kandidat yang akan maju dalam pemilu dan pilkada.

Bagaimanapun, fungsi proses pembelajaran tentang polling yang digunakan di Indonesia selama ini menjadi signifikan saat ini ketika masyarakat beberapa daerah, termasuk Surabaya, hanya memiliki calon tunggal. Pertanyaan yang muncul: apakah calon tunggal ini benar-benar pemimpin yang paling disukai dan dimaui rakyatnya? Atau, apakah calon tunggal ini adalah yang dimaui atau didukung partai politik pengusungnya saja?

Jika jawabannya yang pertama, polling bisa digunakan untuk mengetes kebenaran jawaban ini. Jika benar pemimpin daerah itu yang paling disukai oleh rakyatnya, apakah hasil jajak pendapatnya benar-benar 100 persen?

Jika nama calon tunggal disaingkan dengan ”bumbung kosong”, apakah nama calon tunggal tadi benar-benar dipilih 100 persen rakyatnya?

Mungkin sekarang polling perlu dilemparkan kepada rakyat yang daerahnya hanya memiliki calon tunggal yang dipermasalahkan oleh undangundang dan para elite politik di Jakarta. Sebagai contoh, di California, pada 2003 pernah dilakukan polling kepada masyarakat di sana apakah perlu dilakukan ” recall election” atau pemilihan ulang terhadap gubernur petahana?

Jika perlu, ”siapa yang akan menjadi pemimpin alternatif menurut rakyat?” Polling di California menunjukkan bagaimana rakyat aktif menentukan nasib politik di wilayahnya sendiri, meski semua telah diatur undang-undang.

Barangkali, siapa pun yang akan mengambil inisiatif ini, polling perlu dilakukan untuk menjaring suara rakyat yang sesungguhnya ”perlukah pilkada ditunda?” atau, ”perlukah ada pejabat kepala daerah?” Jika perlu, ”siapa yang disukai oleh rakyat menjadi penjabat kepala daerah?” Sehingga meminimalkan terjadi penyalahgunaan kepentingan politik dan power-bias penunjuk penjabat maupun yang ditunjuk sebagai penjabat.(Antn H)

Iklan

DISDUKCAPIL HIMBAU MASYARAKAT MUAROJAMBI MENGURUS KTP

MUAROJAMBI_RESKRIM

 

 

Menyikapi datangnya pilkada Muarojambi 2017 mendatang,pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Drs.Zakaria,M.Si ketika dikonfirmasi terkait adanya 30.633 masyarakat yang terancam tak memberikan hak pilihnya pada Kamis,17/11 kemarin mengatakan,”mengenai jumlah yang disebutkan itu,adalah masalah dan urusan KPUD Muarojambi,bebernya.
Jika masalah e-KTP,masyarakat yang telah merekam namun belum mendapatkan KTP sementara ingin mengurus hal penting,dapat meminta ke DISDUKCAPIL surat keterangan sebagai pengganti KTP,yang mana surat keterangan tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL Muarojambi. Surat keterangan itu berlaku selama 6 bulan,terang Zakaria.
Dirinya juga menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media massa,”segeralah datang ke DISDUKCAPIL dan mengurus KTP,jangan lagi beralasan karena DISDUKAPIL telah memberikan dan terbuka bagi masyarakat untuk mengurus KTP,Akta Kelahiran dan lainnya yang berhubungan dengan Kependudukan,tutupnya.(Harvery)

KADES BEREMBANG SESALKAN IZIN USAHA DIKELUARKAN TANPA REKOMENDASI

MUAROJAMBI_RESKRIM

 

 

 

Sekretaris Desa Berembang,Norman mengeluhkan adanya usaha galian C  di  RT 12 karena telah mengantongi izin dari Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu(BPPMPT),izin ESDM Provinsi dan ESDM Muarojambi. Sementara,pihaknya tak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada M.Saleh Khisby selaku pemilik usaha,terang Norman ketika diminta keterangan di ruang kerjanya pada Kamis,17/11 kemarin.
Hal senada juga dilontarkan Kepala Desa melalui sekdes.
Lahan usaha galian C yang diperkirakan seluas 18,88 hektare kini telah mengantongi izin tanpa rekomendasi dari desa.
Mantan sekretaris tokoh gerakan pemuda Ansyor Kabupaten Muarojambi,Budi Saroni ketika dikonfirmasi pada Kamis,17/11 kemarin terkait tak adanya rekomendasi dari desa pada usaha galian C milik M.Saleh mengatakan,”saya sangat menyesalkan  atas hal itu,seharusnya pihak pemerintah lebih bijaksana dalam menentukan dan mengeluarkan izin khususnya galian C karena hal yang perlu diperhatikan adalah kawasan dan populasi. Seandainya punya izin tapi kawasan atau populasi terdapat pemukiman masyarakat,tentunya kelak masyarakat juga yang menjadi korban khususnya  masyarakat yang berada  di daerah aliran sungai(DAS),Akibat abrasi maka pemukiman masyarakat akan hancur dan musnah.
Lebih lanjut dikatakannya,saya meminta  kepada Pj Bupati untuk meninjau kembali semua usaha berikut izinnya dan memperhatikan dengan serius dampak yang akan ditimbulkan,jika dampaknya negative,kenapa harus dipertahankan dan diizinkan,tutupnya.(Harvery)

VIDEO DURASI 20 MENIT DIPUTAR PADA GELAR SIDANG AHOK

Jakarta_RESKRIM

 

 

 

 

 

 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sebuah video berdurasi 20 menit diputar dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Video tersebut menayangkan saat Ahok berbicara di hadapan warga Pulau Seribu dan menyebut surat Al Maidah ayat 51.

“Video sudah tadi ada di awal. Pemutaran video sekitar 20 menit dari menit ke 5 sampai 25,” tegas Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (15/11/2016) lalu.

Setelah video diputar, tim penyelidik memaparkan hasil penyelidikan mereka selama beberapa pekan terakhir.
Keterangan sejumlah saksi dan ahli juga disampaikan pada kesempatan tersebut.

Setelah itu, para ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian akan mengajukan pendapatnya mengenai pernyataan Ahok.

Para ahli sebelumnya telah dimintai keterangan dalam penyelidikan, namun kemungkinan akan ada keterangan tambahan yang diberikan.

“Tambahan dari pihak ahli ini pada saat gilirannya nanti,” kata Boy.

Boy mengatakan, ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian diberikan kesempatan masing-masing selama satu jam untuk menambahkan pendapat yang belum disampaikan sebelumnya.

Kemungkinan, paling cepat gelar perkara akan selesai pukul 20.00 WIB.

“Pukul 20.00 WIB itu estimasi saya ya. Tapi kalau dirasa belum cukup, mau tidak mau pimpinan akan pertimbangkan waktu,” terang Boy.

Peserta gelar perkara diperkirakan mencapai lebih dari 50 orang.

Mereka terdiri dari tim penyelidik, ahli yang dihadirkan pelapor maupun terlapor, serta pimpinan gelar perkara dari Bareskrim Polri.

Kompolnas dan Ombudsman hanya bertindak sebagai pengawas.

Sementara itu, dari internal Polri akan hadir Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan, dan penyelidik yang menangani kasus itu.

Rencananya, keputusan hasil gelar perkara diumumkan pada Rabu (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016) mendatang.(Anton H)

OPS RUTIN PJR POLDA JAMBI: PULUHAN RANMOR TERJARING

dscf4890


JAMBI TIMUR_RESKRIM
Upaya penertiban kendaraan bermotor(Ranmor) semakin giat ditingkatkan oleh Kepolisian Daerah Jambi.

dscf4893Hal tersebut selain mencegah tingkat kriminalitas seperti jambret,pencurian kendaraan bermotor,penyalahgunaan ranmor,dan ketidaktaatan dalam berlalu lintas di jalan raya,khususnya pada kawasan tertib lalu lintas(KTL).dscf4891Disamping itu,mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan kepatuhan terhadap rambu maupun marka lalu lintas,terang AKBP.Swit Tanto P,Kasat PJR Polda Jambi ketika dikonfirmasi pada Senin,14/11 kemarin.dscf4894Operasi rutin yang digelar di Jalan Ali Sentot Basah Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur pada Senin,14/11 kemarin berhasil menjaring puluhan kendaraan bermotor(Ranmor) roda dua dan sejumlah angkutan umum(Angkot).
Dirlantas Polda Jambi melalui Kasat PJR Polda Jambi,AKBP.Swit Tanto P kembali menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar memperlengkapi surat-surat kendaraan bermotor(Ranmor) dan kelengkapannya seperti spion dan lainnya,semua itu untuk kenyamanan para pengendara ketika berada di jalan.
Sementara pada tanggal 16-29 November mendatang secara nasional akan digelar OPS Zebra,tutupnya.(Alan)

BEBERAPA KALI DIGUNAKAN:AULA KUPPK SUNGAI GELAM RUSAK

20161111_095639


MUAROJAMBI_RESKRIM
Gedung aula KUPPK Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muarojambi baru digunakan kini rusak.
Pasalnya,lantai dasar amblas ke dalam sehingga permukaan menjadi hancur. Disamping itu,sisi bangunan juga nampak retak,dan profil dek dalam ruangan ada yang lepas. 20161111_095913

Proyek tahun anggaran 2015 dengan nomor kontrak 020-166-SP-PPD-2015 ,yang dikerjakan oleh CV Bina Karya itu baru beberapa kali digunakan,pungkas Jamian,salah satu staf KUPPK ketika dikonfirmasi pada Jumat,11/11 lalu.  Sekretaris Dinas Pendidikan Muarojambi,Zen saat dihubungi via telepon seluler untuk diminta keterangan terkait dugaan pembangunan gedung aula KUPPK Sungai Gelam asal jadi tak memberikan jawaban.
Lebih lanjut dikatakan oleh Jamian, pembangunan gedung aula  KUPPK Sungai Gelam Kabupaten Muarojambi masa pemeliharaannya telah habis karena pembangunannya tahun anggaran 2015,dan telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Muarojambi tapi sampai saat ini,pihak Disdik Muarojambi tak jua  memanggil kontraktor(CV Bina Karya) dan mengeksekusinya,tutupnya.(Harvery)

SMA 8 MUAROJAMBI: DISIPLINKAN PEGAWAI VIA MESIN ABSENSI

MUAROJAMBI _RESKRIM

 

 

 

 

 

Sebelum diserahterimakan ke Provinsi Jambi,SMA 8 Muarojambi dibenahi habis.
Kemarin 13/11,SMA 8 Muarojambi mulai diperlengkapi dengan mesin absensi,dengan tujuan segenap guru dapat memberikan sumbangsih kerjanya lebih baik dan menghargai waktu dalam menjalankan disiplin pegawai yang bekerja kepada pemerintah.
Sejumlah guru yang dikonfirmasi pada Senin,13/11 kemarin ,cukup bingung atas penerapan mesin absensi yang biasanya manual. Kebingungan itu,apakah selama ini,oknum guru tak loyal terhadap pemerintah karena ada indikasi tak mematuhi aturan yang ada. Hal itu tak diungkapkan sama sekali oleh para guru.
Sementara para siswa yang mewakili,sebut saja mirna saat diminta keterangan mengatakan,baguslah,jadi antara siswa dan guru sama-sama punya hak dan tanggung jawab,jelasnya.
Ditambahkannya,nggak benerkan,kalau siswanya rajin masuk dan tak pernah absen sementara gurunya kadang absen,kan nggak adil,bebernya.
Pihak pengaman sekolah(Security) yang enggan namanya disebutkan ketika diminta keterangannya terkait adanya penerapan mesin absensi di SMA 8 Muarojambi mengatakan,bagus ko,dengan demikian disiplin dan tanggung jawab kerja akan tercipta lebih baik meskipun itu juga diterapkan kepada kami,sebutnya.
Kepala Sekolah,Bahari,S.Pd ketika  dikonfirmasi pada Senin,13/11 kemarin  di ruang  kerjanya hingga berita ini diturunkan belum dapat ditemui.(Hvr)