OPERASI DISHUB JARING BANYAK PELANGGAR

Pal X,Kota Baru_RESKRIM
Operasi penertiban angkutan jalan raya dilaksanakan oleh Dishub Kota Jambi di pal X bertujuan menertibkan kelengkapan surat-surat angkutan jalan raya yakni bus,truk,kendaraan tempel dan kendaraan trayek.

Operasi dilaksanakan sekira pukul 13:05/Sabtu/29/2014, dengan bantuan pelaksanaan oleh personil POM ( Polisi Militer ), Satlantas dan Anggota Dishub.

Dalam operasi tersebut, puluhan angkutan terjaring karena mati keur, tidak membawa kelengkapan surat seperti STNK dengan alasan tertinggal atau di tangan majikan.

Pihak pimpinan operasi ketika dimintai keterangan oleh_RESKRIM menolak memberikan keterangan.……Dani.S……

Iklan

KPK PERIKSA DIRUT PT YULIAN BERKAH ABADI

Jakarta_RESKRIM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pemeriksaan terhadap direktur PT Yulian Berkah Abadi, Yuli Yanti‎ terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat) pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun 2011.

Yuli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan general manager PT Hutama Karya, Budi Rahmat Kurniawan.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BRK,” tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Dikatakan bahwa sebelumnya ,KPK telah menetapkan mantan general manager PT Hutama Karya (HK) Persero, Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, tahun anggaran 2011.

Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga telah menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek tersebut.

Selanjutnya pada kasus proyek di Kementerian yang kini dipimpin oleh mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan itu, negara telah mengalami kerugian senilai Rp 24,2 miliar.

Atas perbuatannya , ‎Budi dijerat oleh KPK dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPIdana. ***ANTON.H***

7 BOCAH SD DIDUGA TERTULAR HIV-AIDS

Dari pengakuan pria yang kini telah meninggal dunia,bahwa di masa hidupnya beliau mengaku pernah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 siswa SD di Kabupaten Situbondo.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo membenarkan adanya 7 siswa SD yang diduga kuat terindikasi HIV-AIDS. Namun identitas nama dan sekolah ketujuh siswa SD tersebut masih dirahasiakan.

Pihaknya bersama Komisi Penanggulan AIDS (KPA) Situbondo telah melakukan pemeriksaan darah ke seluruh siswa SD. Saat ini pihak Dinkes masih menunggu hasil tes darah tersebut.

Guna mencegah penularan dan penyebaran virus HIV-AIDSseperti ini, setiap orangtua diharapkan lebih waspada terhadap pergaulan anak-anaknya. Orangtua juga dituntut lebih peka terhadap sikap atau perilaku anak setiap saat sehingga perubahan pada anak dan tidakan pencegahan dapat segera diatasi. &&& DINDA SARI &&&

DPR SIDAK KE KEMENDAGRI MASALAH E-KTP

KEMENDAGRI RI JAKARTA
KEMENDAGRI RI JAKARTA


Jakarta_RESKRIM

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Mereka melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap server e-KTP.

KANTOR KEMENDAGRI RI JAKARTA
KANTOR KEMENDAGRI RI JAKARTA

“Benar, rencananya pimpinan DPR akan sidak di Ditjen Dukcapil,” tegas Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Dodi Riyatmadji saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Pimpinan DPR dalam sidak tersebut yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Rencananya, politisi Gerindra itu akan memeriksa data server elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

E-KTP YANG DIRAGUKAN KEAKURATANNYA KARENA SERVERNYA DI NEGARA LAIN BAHKAN DITEMUKAN E-KTP PALSU DAN E-KTP DARI TIONGKOK DAN PARIS
E-KTP YANG DIRAGUKAN KEAKURATANNYA KARENA SERVERNYA DI NEGARA LAIN BAHKAN DITEMUKAN E-KTP PALSU DAN E-KTP DARI TIONGKOK DAN PARIS

Usai meninjau data server di Ditjen Dukcapil, Fadli Zon juga akan mengecek data server di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pantauan, sejumlah petugas Kemendagri sudah bersiap menyambut kedatangan pimpinan DPR. Termasuk Dirjen Dukcapil Irman.

Sidak dilakukan setelah sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara pelayanan e-KTP hingga akhir tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan e-KTP setelah ditemukan potensi ketidakakuratan dalam pendataan.

E-KTP  MULAI DIRAGUKAN KEAKURATANNYA KARENA SERVER BERADA DI NEGARA LAIN DAN JUGA DITEMUKAN E-KTP PALSU DAN E-KTP DARI TIONGKOK DAN PARIS
E-KTP MULAI DIRAGUKAN KEAKURATANNYA KARENA SERVER BERADA DI NEGARA LAIN DAN JUGA DITEMUKAN E-KTP PALSU DAN E-KTP DARI TIONGKOK DAN PARIS

Menurut Tjahjo, ketidak akuratan data tersebut karena servernya berada di luar negeri. Bahkan juga terdapat KTP palsu yang berasal dari Tiongkok dan Prancis.

Menindaklanjuti server yang berada di luar negeri, Tjahjo menegaskan pihaknya telah meminta Mabes Polri agar menelusuri di mana saja server e-KTP itu berada.***ANTON.H***

GAS ELPIJI TIDAK TEPAT SASARAN!!!PENGAWASAN PEMERINTAH KURANG KETAT

GAS ELPIJI 3KG YANG TIDAK TEPAT SASARAN DAN KURANG KETAT PENGAWASAN
GAS ELPIJI 3KG YANG TIDAK TEPAT SASARAN DAN KURANG KETAT PENGAWASAN

Jakarta_RESKRIM

Untuk menyikapi pendistribusian gas elpiji 3 kg sehingga penyebarannya merata,harus ada sikap dan ketegasan.

Dalam hal ini ,Pemerintah dinilai kurang peduli melaksanakan penyaluran elpiji bersubsidi 3 kilo gram (Kg), sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menegaskan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan  elpiji tabung 3 kg Lantaran sudah dipersyaratkan dalam peraturan yang dibuat.

“Penggunaan elpiji 3 kg telah ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 hanya diperuntukan bagi penggunaan rumah tangga dan usaha mikro,” tegas Sofyano, di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

GAS ELPIJI 3 KG YANG SERING DISALAHGUNAKAN
GAS ELPIJI 3 KG YANG SERING DISALAHGUNAKAN

Namun, beliau menambahkan, subsidi elpiji tabung 3 kg digunakan bukan hanya  untuk penggunaan alat memasak bagi rumah tangga dan usaha mikro. Elpiji yang dibungkus tabung hijau melon tersebut juga ditemukan dan  digunakan untuk alat mengeringkan atau dikenal dengan omprongan tembakau dalam jumlah besar di beberapa daerah.  Anehnya tembakau tersebut dibeli oleh pembeli yang adalah perusahaan rokok internasional, milik asing dan perusahaan rokok nasional papan atas pula.

“Bahkan pada kapal-kapal penangkap ikan 30 GT ke atas juga menggunakan elpiji 3kg sebagai alat memasak dan penerangan mereka. Padahal kapal kelas ini bukan tergolong pengusaha mikro yang diperbolehkan menurut Permen ESDM,” tegasnya.

Sementara itu, pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian elpiji tabung 3 kg , sudah diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2011. Pemerintah juga telah membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian elpiji 3kg sebagaimana dalam memenuhi ketentuan Pasal 33 Permen ESDM 26/2011.

“Permen tersebut selama ini nyaris jadi kertas biasa saja yang tak bermakna dan tak mampu memberi sumbangan nyata bagi penekanan subsidi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran” tegasnya lagi.

Ditegaskan kembalioleh Sofyano, dampak dari penggunaan yang di luar ketentuan Pemerintah tersebut adalah kuota elpiji 3 kg selalu terlampaui. ***ANTON.H***

UANG PECAHAN SERATUS RIBU TE 2014…..AYO BAGI PARA KOLEKTOR…..PERSEDIAAN TERBATAS

UANG SERATUS BERSAMBUNG TE 2014
UANG SERATUS BERSAMBUNG TE 2014

Jakarta_RESKRIM

Bagi pencinta dan atau para kolektor mata uang, mungkin harus memiliki koleksi yang satu ini. Bank Indonesia (BI) menerbitkan uang Rupiah khusus pecahan Rp 100 ribu tahun emisi (TE) 2014 dalam bentuk uang bersambung (uncut banknotes) isi dua lembar dan empat lembar.

Departemen Komunikasi BI juga mengumumkan, Selasa (25/11/2014), penerbitan uang khusus ini dalam rangka pengembangan numismatika atau koleksi uang di Indonesia. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 14 /PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung.

BI menjelaskan dalam keterangannya, bagi masyarakat yang berminat untuk mendapatkan uang Rupiah khusus tersebut dapat memperolehnya di seluruh Kantor BI di Indonesia mulai 24 November 2014 dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Masyarakat dapat datang langsung ke loket kas Kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia mulai pukul 09.00 sampai 11.30 waktu setempat dan mengisi formulir yang telah disediakan

  1. Biaya untuk memperolehuncut banknotespecahan Rp 100 ribu TE 2014 untuk jenis lembar tersebut ditetapkan berbeda.

“Mengingat jumlah yang diterbitkan terbatas, maka pelayanan akan diberikan berdasarkan prinsip pesanan lebih awal akan dilayani lebih dahulu, (first come, first serve)berdasarkan sistem antrean,” tegas keterangan BI.

Masyarakat diingatkan transaksi yang digunakan hanya dapat dilakukan secara tunai dengan membawa identitas diri.

Atau bila ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai cara memperoleh uang Rupiah kertas khusus bersambung pecahan Rp 100 ribu Tahun Emisi 2014 tersebut dapat menghubungi contact center Bank Indonesia BICARA di nomor telp (021) 500 131. ANTON.H

UMP 2015 NAIK DI SELURUH INDONESIA

KANTOR KEMENAKERTRANS JAKARTA
KANTOR KEMENAKERTRANS JAKARTA

Jakarta_RESKRIM

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyampaikan,bahwa seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK Tahun  2015.

33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekira 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sementara  empat provinsi tidak menetapkan UMP yakni  Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi tersebut tidak menetapkan UMP, melainkan  UMK,” tegas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, Wahyu Widodo  di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menerangkan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauh antara UMP dengan KHL yang  menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan indikator pengaman. Dengan demikian UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depannya, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” tegas Widodo.

Berikut daftar UMP 29 provinsi dari data Kemenakertrans  :

 

  1. Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.

  1. Sumatera Utara(Sumut)

Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.

  1. Sumatera Barat (Sumbar)

UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.

  1. Riau

Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.

  1. Kepulauan Riau

UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik  17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

  1. Jambi

Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.

  1. Sumatera Selatan (Sumsel)

Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1,974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.

  1. Bangka Belitung (Babel)

UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.

  1. Bengkulu

Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.

  1. Lampung

UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.

 

 

  1. Banten

Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.

  1. Bali

UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.

  1. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.

  1. Nusa Tenggara Barat (NTB)

 Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.

  1. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.

  1. Kalimantan Barat (Kalbar)

UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.

  1. Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.

  1. Kalimantan Tengah(Kalteng)

Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.

  1. Kalimantan Timur (Kaltim)

UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.

  1. Gorontalo

Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.

  1. Sulawesi Utara (Sulut)

UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.

  1. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.

  1. Sulawesi Tengah (Sulteng)

UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.

  1. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.

  1. Sulawesi Barat (Sulbar)

UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

  1. Maluku

UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.

  1. Maluku Utara

UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.

  1. Papua

UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.

  1. Papua Barat

UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.ANTON.H