BOEDIONO DAN SRI MULYANI BAKAL MENJADI SAKSI DI PENGADILAN TIPIKOR

 

Boediono

WJakartaapr

 

Jakarta_RESKRIM

Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bersaksi dalam sidang perkara pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century pada 9 Mei 2014.

“Pak Boediono bisa hadir tanggal 9 Mei. Mestinya kita panggil Sri Mulyani dan Boediono tanggal 2 Mei dan tanggal 5 Mei, tapi keduanya nampaknya bisa hadir pada 9 Mei,” kata ketua jaksa penuntut umum KPK KMS Roni dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta.

Hal itu terungkap dalam sidang untuk terdakwa mantan deputi Gubenur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW), Budi Mulya.

Dalam dakwaan atas Budi Mulya, nama Boediono disebut berkali-kali karena menjadi Gubernur Bank Indonesia yang memimpin berbagai rapat Dewan Gubernur BI yang memutuskan pemberian FPJP senilai Rp689 miliar yang dilanjutkan dengan Penyetoran modal sementara (PMS) untuk Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

Sementara Sri Mulyani pada 2008 adalah Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilias Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan bahwa Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik. Saat ini Sri Mulyani menjadi Managing Director Bank Dunia yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat.

“Jadi tanggal 5 dan 8 Mei kita harusnya sudah masuk saksi ahli,” kata Roni.

Ketua majelis hakim Afiantara pun menyetujui jadwal pemeriksaan saksi tersebut.

“Tanggal 2 Mei Sri Mulyani tidak bisa, tidak apa-apa dikosongkan, sedangkan tanggal 9 Mei untuk Pak Boediono melihat pekerjaan beliau, untuk efektivitas waktu bagaimana kalau sebelumnya saksi ahli dulu, keberatan tidak?,” kata Afiantara.

“Kami tidak keberatan,” jawab pengacara Budi Mulya, Luhut Pangaribuan.

Pada perkara pemberian FPJP, Budi Mulya didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S Budi Rochadi (sudah meningal dunia) selaku Deputi Gubernur bidang 7 Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Robert Tantular dan direktur utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp689,39 miliar.

Selanjutnya, Budi Mulya bersama sejumlah petinggi BI lainnya dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kerugian negara disebut memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.

Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.***ANTON.H****

 

 

 

 

Iklan

PENGGEDOR PINTU KOKPIT DISANGKA PEMBAJAK

 


Sabtu, 26 April 2014 | 15:06 WIB
Matt Christopher Lockley (kanan) ditangkap kepolisian Indonesia di Bandara Ngurah Rai, Denpasar_ Bali, Jumat (25/04/2014).
Denpasar_RESKRIM
Salah seorang penumpang yang berasal dari Australia disangka akan membajak pesawat Virgin Australia lantaran salah menggedor pintu ,yang sebenarnya saat itu dia hendak menuju ke toilet. Akibat mabuknya ,dia malah menggedor pintu kokpit.
Matt Christopher Lockley  mengatakan tidak ingat apa-apa sepanjang perjalanan dari Brisbane hingga Bali sesuai kutipan AFP,Sabtu/26/04/2014.  Matt menjelaskan bahwa dirinya sedang diloanda depresi akibat perbuatan istrinya yang adalah berkewarganegaraan Indonesia pergi dan meninggalkan dirinya dan tanpa dapat dihubungi kembali.
Pihak keamanan Bandara Ngurah Rai segera mengambil tindakan ke arah pria tersebut ,saat pesawat Boeing 737-800 landing di Bali. Hal tersebut dilakukan karena pilot pesawat Boeing 737-800 mengirim sinyal pembajakan ketika insiden penggedoran pintu kokpit terjadi.Pria bernama Matt Christhoper yang saat itu mengenakan sandal jepit dan kaos oblong segera digiring keluar pesawat oleh pasukan TNI Angkatan Udara yang selanjutnya menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak kepolisian. Sementara akibat kejadian tersebut,sejumlah  pesawat yang akan landing  Di Denpasar _Bali segera dialihkan.

Pihak keamanan menyatakan secara resmi hari ini bahwa terjadinya insiden tersebut diakibatkan Matt yang mabuk walaupun keberadaannya sebagai tahanan ,pria berumur 28 tahun tersebut kini dalam perawatan di rumah sakit akibat kelelahan.

“Dijelaskan oleh Matt bahwa sebelum mengadakan penerbangan ,dirinya telah mengkonsumsi dua butir pil Voltaren,empat pil panadol dan minum dua botol Coca-Cola,tegas juru bicara Polda Bali,Hery Wiyanto.

Ditambahkan pula oleh beliau,bahwa detik itu dirinya sama sekali tidak mabuk ,melainkan akibat depresi yang dialaminya karena masalah keluarga”. Matt  yang berdomisili di Negara Bagian Queensland Australia tersebut menjelaskan ,bahwa perjalanannya dari Australia menuju Bali yakni  mencari istrinya yang telah meninggalkan dirinya , dimana pada dua pekan terakhir kalinya pasangan itu telah melakukan kontak.

Kontributor Australia: David G.S

KEJATI JAMBI DUKUNG PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

 

Gambar
AKSI UNJUK RASA ATAS KASUS PENCURIAN MINYAK MENTAH YANG TEBANG PILIH_RESKRIM.DOC

 


 

Jambi,Telanaipura_RESKRIM

Upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia sangatlah mendapat dukungan masyarakat namun secara realitas ( Defacto ) masyarakat Indonesia banyak dikecewakan hal tersebut diakibatkan oknum yang menamakan dirinya  penegak supremasi hukum  ,realitas kebenarannya masih juga mempecundangi hukum dan mengebirinya.

Gambar
ASS INTEL KEJATI JAMBI DI TENGAH AKSI_RESKRIM.DOC

 

Gambar
ANGGOTA ALIANSI LSM DEPAN GERBANG KEJATI JAMBI_RESKRIM.DOC

Aksi kedua dari aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari  DPD LSM Gempar Jambi ( NGO ) , LSM SALAM ( NGO ), LSM KIBAR ( NGO ) dan LSM FPAPJ ( NGO ) 24/04/2014/09:45 WIB di Kantor Kejati Jambi kembali meminta  penyelesaian kasus pencurian minyak mentah  karena diduga telah ada permainan dan ketidak adanya transparansi hukum serta perlakuan hukum yang sama terhadap Warga Negara Indonesia khususnya pihak-pihak yang telah dirugikan.

Dalam orasinya ,aliansi LSM tersebut mengemukakan,”bahwa tindak dan perilaku peradilan di pengadilan negeri Sengeti Muaro Jambi diduga telah berat sebelah dan tebang pilih, lalu ada apa sebenarnya????

Gambar
AGENDA SIDANG KASUS PENCURIAN MINYAK MENTAH DI PENGADILAN NEGERI SENGETI MUARO JAMBI,MENGADILI ORANG TAK BERSALAH( SIDANG PEMUTUSAN TAK BERSALAH )_RESKRIM.DOC

 

 

Gambar
SELAMA 12 KALI PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SENGETI MUARO JAMBI YANG DIBAHAS HANYA TENTANG TEDMOND DAN MESIN ROBIN_RESKRIM.DOC

 Aliansi LSM meminta beberapa hal yang mereka orasikan agar segera dipertimbangkan,diperhatikan dan dipenuhi agar wajah supremasi hukum di Indonesia khususnya Di Provinsi Jambi dapat ditegakkan. Beberapa point yang dikemukakan kepada pihak-pihak terkait;Kejari Sengeti Muaro Jambi,Pengadilan Negeri dan Polres Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

1.Untuk memberikan penjelasan kepada Publik/masyarakat terhadap proses penegakkan hukum kasus tindak pidana pencurian minyak mentah di Sei Gelam,gudang sumber tani Kabupaten Muaro Jambi yang dilihat pandang bulu,tidak transparan dan diskriminatif terhadap pelaku,orang yang tidak bersalah malah dihukum dan para pelaku sebenarnya tidak tersentuh oleh hukum ,bebas berkeliaran,

2.Meminta kepada aparat penegak hukum agar pihak pemilik PT.AMP yang berinisial AH yang berlokasi di Tempino dan oknum aparat berinisial AGS yang terlibat pada kasus ini diseret ke muka hukum dan diadili,

3.Meminta Kejaksaan Tinggi Jambi,Pengadilan Negeri dan Polres Muaro Jambi untuk memeriksa kembali kasus tersebut berdasarkan novum,hasil BAP di kepolisian dan fakta-fakta yang muncul di persidangan,

4.Meminta kepada Kejati Jambi,Jaksa Pengawas,Komisi Yudisial,Komisi Kejaksaan,Pengawas Reskrim,Kompolnas untuk menindak tegas aparaturnya yang bermain karena memiliki integritas moral yang rendah dan low profesionality sehingga penegakan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Publik,

5.Meminta Kejari Sengeti Muaro Jambi segera diganti dan membongkar kejanggalan atas kasus tersebut.

Sekitar lima belas menit aksi unjuk rasa, pihak Kejati Jambi melalui Ass Intel,Idianto menerima sejumlah perwakilan Aliansi LSM untuk berbincang ke dalam kantornya.

Gambar
KORLAP ALIANSI LSM DAN SEJUMLAH INSAN PERS DI DALAM RUANG KANTOR AA INTEL KEJATI JAMBI_RESKRIM.DOC

Di dalam ruang kantor,Ass Intel Kejati Jambi,Idianto menegaskan,”Bahwa dirinya baru menjabat selama tiga minggu dan belum tahu persis keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya”. Beliau juga menambahkan,Bahwa kasus tersebut akan segera ditindaklanjutinya. Langkah pertama,Beliau akan segera menyurati pihak Kejari Sengeti Muaro Jambi. BAP dari pihak kepolisian yang diserahkan ke Idianto segera ditindaklanjuti,khususnya mengenai nama-nama seperti Agusmonot ( oknum polisi ) dan PT.AMP yang mana telah disebutkan dan dijelaskan oleh para rekan ,bahwa selama ini oknum polisi ( Agusmonot ) dan pemilik PT. AMP sama sekali tidak pernah diseret dan diadili. Lalu ada apa dengan hal tersebut???

Sekitar pukul 10:35WIB/24/04/2014,nampak  kemunculan Kejari Sengeti Kabupaten Muaro Jambi,Nurmulat Setiawan,SH dan Jaksa Winda Maharani di sekitar areal Kejati Jambi yang sebelumnya telah dihubungi via seluler oleh pihak Kejati Jambi.

Melalui Kejati Jambi yang baru,kiranya wajah penegakan supremasi hukum di Provinsi Jambi semakin solid dan menuju persamaan hak dan persamaan hukum.***Harvery***

OLAH TKP PEMBUNUHAN DI BELAKANG RS DKT JAMBI

Gambar
Pihak Kejari Jambi tengah berbincang dengan Kapolsek dan anggota Polsek Jambi Timur_RESKRIM.DOC

 

Gambar
Barang Bukti kendaraan bermotor yang dipakai dalam olah TKP_RESKRIM.DOC

 

Jambi_RESKRIM

Pembunuhan yang terjadi di belakang Rumah Sakit DKT Kota Jambi sekitar pukul 01:00WIB dini hari, 

hari ini dilakukan olah TKP ( tempat kejadian perkara ) oleh Polsekta Jambi Timur yang langsung dipimpin  Kapolsekta Jambi Timur,Kompol M.Zunairi sekitar pukul 09:00 WIB.

Gambar
Peragaan Proses Pembunuhan di TKP_RESKRIM.DOC

Dalam olah TKP tersebut juga menurunkan samapta,dan satlantas guna pengamanan jalur lalu lintas agar olah TKP berlangsung lancar.

Gambar
Diperagakan Bagaimana Korban Masih Sempat Hendak Lari Setelah Ditikam Berkali-Kali_RESKRIM.DOC

 

Gambar
Peragaan Korban Dari Belakang Saat Hendak Lari Setelah DItikam_RESKRIM.DOC

Peragaan dilakukan dengan seksama sesuai kejadian yang berlangsung waktu itu. Pihak Kejaksaan Negeri Jambi turut serta mengawasi dan melihat olah TKP tersebut. Olah TKP tersebut dihadiri oleh insan pers dari media cetak,online maupun elektronik. Acara olah TKP berlangsung dengan baik.Harvery

 

 

 

 

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI MENUTUP PELATIHAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL BERSERTIFIKAT (CERTIFIED HUMAN RESOURCES PROFESIONAL – CHRP)

ANTON.H Selasa,22/04/2014/RESKRIM.Doc

 


Jakarta,RESKRIM

Selasa, 22 April 2014 bertempat di ruang Wiryono Gedung Mahkamah Agung Jl. Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Dr. Drs. ACO NUR, M.H. menutup acara secara resmi pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat (Certified Human Resources Profesional -CHRP)Program pelatihan tersebut didanai oleh USAID-C4J yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung, C4J, dan Unika Atma Jaya.

Dalam laporannya dari USAID-C4J yang diwakili oleh DIAN CAHAYANI, selaku Training Specialist bahwa peserta pelatihan adalah sebanyak 30 orang yang merupakan hasil seleksi dari 57 orang yang berasal dari masing-masing Satker Eselon I Mahkamah Agung. Pelaksanaan pelatihan/pembelajaran setiap hari Jum’at di Unika Atma Jaya dari tanggal 22 Agustus s.d. 01 November 2013. Dari 30 peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 28 orang, sedangkan peserta yang masuk ranking tiga besar adalah : Ranking 1, Drs. ERWIN WIDANARKO, S.H., S.A.P., M.Pd. dari Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi; Ranking 2, SARDIONO, S.E., M.Pd. dari Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi; Ranking 3, BUDI SETIOKO, S.H., M.H. dari Ditjen Badan Peradilan Umum.

Dalam sambutannya Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada peserta yang lulus, karena dengan pelatihan tersebut para peserta mendapat tambahan pengetahuan tentang pengelolaan SDM sehingga bekal pengetahuan tersebut dapat diterapkan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sementara sambutan dari Unika Atma Jaya yang diwakili oleh Ir. M. MAKDIN SINAGA, M.Sc. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, menyampaikan bahwa suatu penghargaan bagi Unika Atma Jaya bisa memberi bekal ilmu kepada SDM di lembaga yang terhormat di Indonesia ini yakni Mahkamah Agung. Semoga kedepan bisa terjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Acara penutupan tersebut juga dihadiri oleh TOMMY HENDRA PURWAKA, S.H., LL.M., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya; Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, S.H., M.H. Direktur Program CHRP Unika Atma Jaya; dan PARTINI, S.H. Kepala Biro Kepagawaian serta seluruh peserta pelatihan.

Laporan dari Jakarta : ANTON.H.

 

TOPAN JACK KENDALA OPERASI PENCARIAN MALAYSIA AIRLINES

 

AFF Sebuah kapal cepat yang dikendarai awak Ocean Shield dan awak AL Australia melintasi kapal itu saat terlibat dalam pencarian Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia.Selasa, 22/04/2014/20:32 WIB

 

Perth_RESKRIM

Para pejabat Australia, Selasa (22/04/2014), menjelaskan, sebuah badai tropis yang menghantam area pencarian pesawat Malaysia Airlines adalah sebuah kendala proses pencarian pesawat hilang kaena itu pencarian sementara terpaksa dihentikan.

Kurang lebih sepuluh pesawat militer dikerahkan dan dijadwalkan mencari bukti jatuhnya penerbangan MH370 di permukaan Samudra Hindia. Namun para pejabat di Australia telah menjelaskan bahwa, sebuah badai tropis membuat kemungkinan pencarian udara “akan berbahaya”.

“Rencana kegiatan pencarian udara dihentikan hari ini karena cuaca buruk di wilayah pencarian yakni topan tropis Jack,” tegas Pusat Koordinasi Badan Bersama (JACC).

“Diputuskan bahwa keadaan cuaca saat ini menyebabkan ombak tinggi dan jarak pandang menjadi buruk dan akan menyebabkan kegiatan pencarian udara menjadi tidak berguna juga menimbulkan bahaya.”

JACC mengatakan, sepuluh kapal terlibat dalam pencarian di sekitar 1.600 km barat laut kota Perth, Australia.

Sebelumnya sebuah kapal selam yang memindai dasar laut untuk mencari tanda dari pesawat  Malaysia sudah melakukan dua pertiga pencarian, namun belum juga menemukan jejak pesawat, jelas para pejabat terkait.

Kapal selam Bluefin-21 itu dikerahkan untuk melakukan misi pencarian kesembilan pada hari Senin (21/4/2014). Pesawat Boeing 777-200 yang membawa 239 orang dari Kuala Lumpur ke Beijing saat menghilang pada bulan Maret yang lalu.***David G.S****

 

 

KPK BERAKSI DI PT QUADRA SOLUTION TERKAIT KASUS KORUPSI

 

Selain kantor tersebut, tim penyidik KPK juga menggeledah kantorDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilKementerian Dalam Negeri di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

“Penggeledahan yang dilakukan terkait kasus e-KTP, di antaranya PT Quadra Solution, Menara Duta 7th – Jl H.R Rasuna Said Kav B 9 Jaksel, kantor Ditjen Dukcapil -Jl TMP Kalibata-Jaksel,” tegas Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

 Johan menegaskan, penggeledahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan barang bukti tambahan menyusul penetapan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga telah  melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Sementara PT Quadra Solution diduga merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Hingga saat ini  KPK masih menghitung jumlah kerugian itu.

Menurut Johan, penyelidikan proyek e-KTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait proyek e-KTP ini. Sebelumnya, Nazaruddin menyampaikan kepada media mengenai dugaan mark up sebesar Rp 2,5 triliun pada proyek e-KTP.***ANTON.H******

Lanjutkan membaca KPK BERAKSI DI PT QUADRA SOLUTION TERKAIT KASUS KORUPSI