DANA BANTUAN SOSIAL DARI PUSAT TIDAK TRANSPARAN DI PROVINSI JAMBI

INFO SEPUTAR JAMBI

 

 

 

Jambi, Reportase Kriminal Post

Bantuan yang telah dilaunchingkan oleh Pemerintah Pusat Jakarta  bagi berbagai Provinsi yang ada di Indonesia kini mulai bergerak. Sementara tindak lanjut terhadap bantuan tersebut pihak Pemerintah Provinsi Jambi pun dengan cepat menerima respon terhadap hal itu.

Menurut pengakuan sejumlah masyarakat dari berbagai RT dan Kelurahan di Kota Jambi , dana bantuan sosial untuk BALITA tidak transparan dan tidak jelas keberadaan dan realisaasinya. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah masyarakat dan enggan disebutkan namanya yang ada di Kelurahan Telanaipura Jambi kepada Reportase Kriminal Post.

Masyarakat miskin sangat berharap bantuan sosial dari Pusat tersebut dapat terealisasi dengan baik dan tepat pada sasaran dan merata sehingga tidak ada dana yang diselewengkan oleh para pengurus dana bantuan sosial Pusat tersebut di Provinsi Jambi.

Bila memang bantuan itu ada, tegas Am kepada Reportase Kriminal Post,ya baguslah namun kamipun menghendaki semuanya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran dan bila perlu diadakan sosialisasi atau  diumumkan kepada khalayak ramai melalui suatu Surat Edaran Resmi dari Pemerintah Pusat Jakarta berikut sanksi bagi pengurus yang salah merealisasikan maupun tidak benar dalam  pengalokasiannya.

Di kesempatan lain , Reportase Kriminal Post juga mencoba menemui instansi Pemerintah yang berwenang untuk dimintai keterangan namun tidak berhasil sama sekali.***Harvery***

Iklan

POLUSI UDARA DI KOTA JAMBI AKIBAT PABRIK KARET

LINGKUNGAN & KESEHATAN

 

 

Jambi, Reportase Kriminal Post

Suasana kenikmatan menikmati hidangan kini berubah menjadi sangat tidak menyedapkan lagi, akibat bau yang tidak sedap menebar ke berbagai tempat serta mencapai radius kilometer-an di Kota Jambi. Hal tersebut jelas mendatangkan suasana yang tidak bersahabat. Sejumlah masyarakat Kota Jambi yang sedang menikmati hidangan di daerah Ancol, dan sekitarnya merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap itu.

Hal itu dikemukakan oleh M kepada Reportase Kriminal Post ketika menyantap hidangan namun tidak berselera akibat bau itu. “Pemerintah harus bersikap tegas dalam menertibkan kawasan industri yang sudah tidak pada tempatnya sehingga tidak lagi terjadi pencemaran udara oleh sejumlah perusahaan pabrik karet di Kota jambi ,tegasnya”.

Pabrik karet di kawasan Sejinjang,yakni Hokk Tong menebarkan bau yang sangat tidak bersahabat terhadap pencemaran lingkungan yang ber-radius kilometer-an hingga kini belum mendapatkan perhatian sama sekali dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Kota Jambi.  Sementara pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi yang ditemui beberapa kali namun selalu tidak berada di tempat untuk dimintai keterangan masalah tersebut.

“Wah,kalau begini terus ,kita enggak sreg lagi makan dan minum di kawasan Ancol Jambi dan sekitarnya. Masalahnya enggak tahan baunya,pengen muntah apalagi saat hendak memasukkan sesuap makanan ketika bau tidak sedap itu muncul,cetus s kepada Reportase Kriminal Post”.

Masyarakat Kota dan Provinsi Jambi berharap Pihak Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dapat segera melakukan penataan untuk kawasan pabrik karet dan tempat lelangnya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum ( publik ) khususnya dengan polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik karet tersebut.

Sementara masalah limbah pun selama ini tidak begitu jelas dari Pabrik Karet yang ada di Provinsi Jambi, hal itu juga dikeluhkan masyarakat di bantaran gebang Sungai Batanghari selama ini.

Sudah saatnya pihak pemerintah menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang solid dan secara rutin mengadakan inspeksi terhadap perusahaa-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi sehingga Provinsi Jambi menjadi suatu kebanggaan kita bersama.***Harvery***

POS TPR TERMINAL PAL X JAMBI TIDAK EFEKTIF

INFO SEPUTAR JAMBI

 

 

 

Jambi,Reportase Kriminal Post

Adanya suatu terminal dan khususnya yang terdapat pos atau tempat pemungutan retribusi(TPR) adalah semaksimal mungkin untuk meredam tindak lanjut agar truk dan kendaraan beroda  4 atau lebih tidak menginjakkan kendaraannya di jalan yang melewati kapasitas yang telah ditentukan.

Namun sangat disayangkan , bahwa pihak TPR sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut. Truk batu bara jenis PS atau Colt Diesel yang memuat melebihi dari 3 ton dikenakan tarif RP.5.000 sedangkan yang melebihi 5 ton dikenakan tarif RP. 7.500 dan hal itupun tidak disertai dengan karcis retribusi.

Hal itu  juga mengenakkan pihak perusahaan batu bara maupun para supir truk batu bara tersebut sehingga hasil akhir dari lewatnya truk-truk itu , imbasnya jalan sepanjang Lingkar Selatan berkali-kali mengalami kerusakan dan terus diperbaiki dan rusak kembali.

Diharapkan pihak Pemerintah Kota Jambi dapat mengambil sikap tegas dan benar-benar menerapkan hukum yang berlaku dan memberikan eksekusi sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut. Sementara masyarakat banyak menegaskan ,”kalau pihak pegawai pemerintah sudah tidak mematuhi hukum,bagaimana lagi semua hukum khususnya tentang angkutan dapat ditegakkan,tegas F kepada Reportase Kriminal Post. Pemerintah jangan menorehkan rasa malu lagi,jadilah pemerintah yang benar-benar tegas,disiplin dalam menangani sesuatu khususnya terminal truk pal x Kota Jambi,ujar masyarakat kembali. ***Harvery***

MASYARAKAT MUARA BULIAN ,ORMAS DAN LSM MEMINTA PESURUH CUKONG BATU BARA UNTUK HENTIKAN AKSI KOAR

Muara Bulian,Reportase Kriminal Post

Sejumlah masyarakat Muara Bulian, Ormas dan LSM menegaskan kepada Reportase Kriminal Post,”bahwa pihak mereka sudah jenuh mendengar celoteh para pesuruh cukong batu bara kepada segelintir orang untuk memprovokasi sehingga terjadinya koar atau celoteh yang menyalahkan pihak – pihak tertentu”. Padahal mereka adalah orang-orang suruhan dari para cukong.

Masyarakat ,Ormas dan LSM siap turun dan bila mungkin  mereka akan merapatkan barisan untuk berhadapan langsung dengan para pesuruh cukong batu bara. “Kami memberikan kesempatan terakhir pada mereka,jika terus aksi, kita berhadapan!,tegas para masyarakat,Ormas dan LSM kepada Reportase Kriminal Post via seluler phone beberapa waktu lalu.

Ditegaskan kembali oleh masyarakat,Ormas dan LSM “dan kita ungkap para pejabat dan China cukong dibalik aksi sopir batu bara dan aktivis pendukung truk perusak jalan Jambi,tegasnya kembali. Aliansi beberapa LSM yang terdiri dari LSM PETIR, LSMJAK,LSM MUARA TIGA,LSM STK,LSM GERBANG,ORMAS KORAJA,ORMAS LANTERA PADUKA/ROHILIUS dan Masyarakat Muara Bulian Bersatu. Sejauh hasil laporan di lapangan ,pihak manapun belum mengakumulir kepentingan atau hasil yang dapat diambil untuk memutuskan permasalahan tersebut. Sementara pihak Reportase Kriminal Post yang terjun langsung ke lokasi tidak mendapatkan sedikitpun konfirmasi karena yang hendak dimintai konfirmasi semuanya tidak berada di tempat.

Kiranya Pihak Pemerintah Daerah dapat segera meluruskan dan mkengambil langkah kebijaksanaan untuk memberikan eksekusi terhadap para pengusaha batu bara  yang telah bertindak jauh bak mafia hongkong.***Harvery***

KETEGASAN DALAM BERTINDAK SEBAGAI PEMERINTAH

HUMORIA

Memerintah bukanlah suatu kata yang mudah dan gampang untuk dilaksanakan. Memerintah memiliki pengertian yang sangat bervariasi tergantung kepada siapa yang mengucapkan dan menetapkan hal tersebut. 

Dalam suatu pemerintahan , yang memiliki daulat untuk memerintah rakyatnya sesuai dengan azaz demokrasi kepemimpinan yang dianut. Namun kebanyakan demokrasi yang dianut berbeda dengan prakteknya. Hukum banyak ditafsirkan dan diplesetkan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang memiliki tujuan tertentu untuk menambatkan keinginannya. Hukum di suatu negara sudahlah berada pada porsi yang tepat namun penyebab dari tidak terlaksananya hukum tersebut karena sejumlah oknum maupun pertimbangan – pertimbangan yang pada akhirnya hanya mengakibatkan lemahnya hukum itu sendiri untuk dijalankan di negara tersebut.

Salah satu negara yang memiliki keberbagai ragaman hukum dan sangat multi adalah Indonesia, dikatakan multi karena Indonesia memiliki berbagai ragam suku,ras dan bahasa. Hukum di Indonesia terkesan sangat lemah dan tidak memiliki otoritas penuh untuk diterapkan di masyarakatnya sendiri. Hal tersebut bila dicermati berasal dari pihak intern pemerintah sendiri, yakni Pemerintah tidak pernah berani mengambil langkah tegas di dalam melaksanakan suatu eksekusi hukum terhadap para terdakwa, selalu mengulur waktu dan perbincangan panjang dan bila telah menemui jalan buntu barulah akan bertindak. Dan setiap permasalahan yang mencuat ke permukaaan pun tidak pernah benar-benar tuntas adanya. Kenapa??? Hanya para praktisi hukum,penegak hukum,dan orang-orang yang berkepentingan yang tahu , mengapa hukum tidak dapat benar-benar ditegakkan di Indonesia. Apakah karena budaya Ke-Timuran atau karena ada unsur lain yang mengakibatkan hukum di Indonesia seperti di kebiri saja. Bila dicek dan ditelaah dengan secermat-cermatnya hukum kita sangat komplet dan bersahaja namun di sisi lain hukum itu kok malah menjadi banci tatkala permasalahan yang mencuat akan di selidiki dan ditelaah dengan serius sampai ke akar-akarnyua , tiba-tiba semua permasalahan menjadi suam-suam saja. 

Pemerintah sebagai pengabdi masyarakat dan penegak hukum suatu status kenegaraaan, dalam hal ini dan mulai sekarang haruslah bertindak tegas  meskipun hal – hal atau permasalahan yang muncul melibatkan tokoh-tokoh penting, permasalahan haruslah diselesaikan sampai tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku dan aktif di Indonesia. Bila Pemerintah sudah menjadi banci dalam mengusut suatu kasus sampai kepada akar-akarnya, maka pemerintah dalam hal ini telah kehilangan pamornya sebagai tokoh-tokoh penegak hukum yang pada akhirnya menjadi rumour kemana-mana yang mengakibatkan negara lain mencibir dan memandang sebelah mata atas negara kita.

Para praktisi hukum,penegak hukum yang terdiri dari 3 garda terdepan haruslah benar-benar bijaksana sehingga negara ini kembali kepada masa kejayaan kerajaan-kerajaan seperti yang telah ditorehkan oleh sejarah Indonesia.

Alangkah malunya bila hukum di Negara Indonesia sudah menjadi lempem hanya karena sejumlah tokoh-tokoh penting yang terlibat namun tidak mampu meluruskan permasalahan yang sebenarnya dan akhirnya hukum itu sendiri dikebiri secara terang-terangan. Masyarakat di sini hanya mendengar dan melihat namun tidak mengetahui pasti dengan kejadian yang sebenarnya dalam suatu kasus yang sedang ditangani.

Kita bangga dengan Negara Indonesia karena memiliki lembaga-lembaga seperti Legislatif , lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif namun semuanya menjadi  topeng dan sandiwara bila ketiganya hanya selalu menutup mata dan tidak berfungsi secara maksimal alias mandul. Kini saatnya Bangsa Indonesia bangkit dan menunjukkan kepada dunia, bahwa hukum kita benar-benar ditegakkan dan demokrasi berada pada posisi yang maksimal dan dipayungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah ditelorkan oleh para pendahulu kita bukan hanya karena ide dan kepintaran namun juga merupakan suatu kasih karunia Tuhan yang Maha Esa untuk  Bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kita miliki hingga saat ini. Semoga ke depannya terjadi perubahan secara maksimal dan hukum benar-benar menjadi nyata dalam menegakkan suatu kebenaran dan menghancurkan suatu kebatilan di Negara Indonesia yang tercinta ini.***Harvery***